EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Keotentikan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Eigendom Verponing dan Sertifikat Tanah Nasional

Muhammad Hafizh Hasanain Musyafa, Diva Wangsa Dirja, Karuna Gostino

Jurnal Ragam Pengabdian · 24.03.2026 · 3 (1 (Spesial Issue)) · 673-680

DOI: 10.62710/64b11b74 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ragam Pengabdian, online erschienen am 24.03.2026. Verfasst von Muhammad Hafizh Hasanain Musyafa und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Transformasi status hukum hak atas tanah merupakan elemen signifikan dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia untuk mengakhiri dualisme hukum kolonial dan hukum adat. Diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi tonggak awal terjadinya reformasi agraria di Indonesia yang bertujuan untuk mengakhiri dualisme hukum antara sistem kolonial dan nasional. Melalui UUPA, pemerintah mewajibkan unifikasi hukum pertanahan dan konversi hak-hak barat seperti Eigendom Verponing paling lambat pada tanggal 24 September 1980. Namun, meskipun masa transisi telah berakhir, ketidakpastian hukum tetap muncul akibat BPN yang melakukan pemblokiran administratif terhadap lebih dari 2.600 bidang tanah bersertifikat milik warga Surabaya hanya berdasarkan notifikasi arsip verponding lama, yang secara sosiologis menghambat transaksi dan hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis keotentikan hukum dokumen kolonial tersebut sebagai dasar klaim serta menentukan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Hasil analisis menunjukkan bahwa hak Eigendom yang tidak dikonversi secara hukum telah hapus demi hukum (rechtsverwerking) dan status tanahnya otomatis menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sehingga dokumen kolonial tersebut kini hanya berfungsi sebagai “petunjuk” pendaftaran atau data historis semata, bukan lagi bukti kepemilikan yang sah di bawah hukum positif Indonesia. Selain itu, negara juga wajib menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi pemegang sertifikat resmi dan melindungi mereka dari tindakan administratif yang didasarkan pada dokumen yang sudah tidak memiliki kekuatan hukum, demi mewujudkan keadilan sosial dan kesatuan hukum pertanahan nasional.

Zitieren

APA

Musyafa, M. H. H., Dirja, D. W., & Gostino, K. (2026). Keotentikan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Eigendom Verponing dan Sertifikat Tanah Nasional. Jurnal Ragam Pengabdian, 3(1 (Spesial Issue)), 673-680. https://doi.org/10.62710/64b11b74

Vancouver

Musyafa MHH, Dirja DW, Gostino K. Keotentikan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Eigendom Verponing dan Sertifikat Tanah Nasional. Jurnal Ragam Pengabdian. 2026;3(1 (Spesial Issue)):673-680. doi:10.62710/64b11b74

BibTeX
@article{Musyafa2026,
  author = {Musyafa, Muhammad Hafizh Hasanain and Dirja, Diva Wangsa and Gostino, Karuna},
  title = {Keotentikan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Eigendom Verponing dan Sertifikat Tanah Nasional},
  journal = {Jurnal Ragam Pengabdian},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {1 (Spesial Issue)},
  pages = {673--680},
  doi = {10.62710/64b11b74}
}
Kostenlos starten →