EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau

Ricki Musliadi, Fidela Nur Aurelia, Meisa Rira Madhana, Zubel Delon Sawong Pakpahan, Endang Novita, Fazl Mawla Dini

Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 · 15.06.2026 · 3 (2) · 1031-1036

DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2055 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von Ricki Musliadi und 5 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penundaan berlarut merupakan bentuk maladministrasi yang dominan dikeluhkan masyarakat, termasuk di Provinsi Riau. Praktik tersebut mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terhadap kepatuhan penyelenggara layanan dalam melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penundaan berlarut di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor kepatuhan dan hambatan instansi terlapor. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari wawancara terstruktur, studi dokumentasi LHP, statistik pengaduan periode 2022–2024, dan observasi lapangan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 pengaduan penundaan berlarut selama 2022–2024, dengan 25 kasus atau 51% diselesaikan melalui pemenuhan tindakan korektif setelah terbukti mengandung maladministrasi. Penanganan laporan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melalui verifikasi, pemeriksaan substantif, dan monitoring kepatuhan. Efektivitas LHP dipengaruhi substansi hukum berupa lemahnya daya paksa dan ketiadaan sanksi eksekusi langsung; struktur hukum berupa keterbatasan SDM Ombudsman Riau; serta budaya hukum berupa rendahnya konsistensi aparatur mematuhi standar waktu pelayanan. Penguatan ketiga faktor tersebut secara simultan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Selain itu, sinergi dengan pengawas internal instansi diperlukan agar tindak lanjut LHP berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Zitieren

APA

Musliadi, R., Aurelia, F. N., Madhana, M. R., Pakpahan, Z. D. S., Novita, E., & Dini, F. M. (2026). Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882, 3(2), 1031-1036. https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i2.2055

Vancouver

Musliadi R, Aurelia FN, Madhana MR, Pakpahan ZDS, Novita E, Dini FM. Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882. 2026;3(2):1031-1036. doi:10.62379/jkhkp.v3i2.2055

BibTeX
@article{Musliadi2026,
  author = {Musliadi, Ricki and Aurelia, Fidela Nur and Madhana, Meisa Rira and Pakpahan, Zubel Delon Sawong and Novita, Endang and Dini, Fazl Mawla},
  title = {Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau},
  journal = {Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {2},
  pages = {1031--1036},
  doi = {10.62379/jkhkp.v3i2.2055}
}
Kostenlos starten →