Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan
Sawerigading Law Journal · 2022
DOI: 10.62084/slj.v1i2.222 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Sawerigading Law Journal, 2022. Verfasst von Imran Eka Saputra und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materil Pasal 263 ayat (1) KUHAP dengan memutuskan dalam putusan No. 33/PUU-XIV/2016 dengan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP` bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo; Namun dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU 11/2021) Pasal 30C huruf h menentukan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi dituliskan dalam berita negara, sehingga putusan MK berkekuatan setara dengan UU. Oleh karena itu perumusan sebuah norma dalam perundang-undangan tidak dapat bertentangan dengan Putusan MK. Disisi lain putuan MK memiliki karakteristik final dan mengikat yang artinya sejak diputuskan di MK maka putusan MK tersebut menjadi undang-undang dan mengikat semua warga negara
Zitieren
APA
Saputra, I. E., Irwan, M., & Rahman, A. (2022). Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan. Sawerigading Law Journal. https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.222
Vancouver
Saputra IE, Irwan M, Rahman A. Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan. Sawerigading Law Journal. 2022. doi:10.62084/slj.v1i2.222
BibTeX
@article{Saputra2022,
author = {Saputra, Imran Eka and Irwan, Muhammad and Rahman, Ali},
title = {Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan},
journal = {Sawerigading Law Journal},
year = {2022},
doi = {10.62084/slj.v1i2.222}
}
EUVIMED