EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Analisis Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Fata Nabilurrahman, Rini Fathonah, Tri Andrisman, Deni Achmad, Dita Trijayanti

Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 10.11.2026 · 4 (6) · 2011-2023

DOI: 10.61104/jq.v4i6.15065 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 10.11.2026. Verfasst von Fata Nabilurrahman und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pengaturan tersebut tidak otomatis menjamin penerapannya, sebab pidana nonkustodial menuntut kesiapan seluruh komponen sistem peradilan pidana. Artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam penerapan pidana kerja sosial dengan menggunakan lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta memanfaatkan temuan empiris penelitian terdahulu sebagai data sekunder. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan ditemukan pada kelima faktor. Pada faktor hukum, norma dasar sudah memadai tetapi peraturan pelaksana yang rinci belum tersedia. Pada faktor penegak hukum, asesmen terhadap terdakwa dewasa, koordinasi antarlembaga, dan beban kerja masih menjadi persoalan. Pada faktor sarana, tempat pelaksanaan, sistem pengawasan, personel, dan anggaran belum merata. Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, persepsi bahwa keadilan identik dengan pemenjaraan masih berpotensi menurunkan penerimaan. Faktor penegak hukum dan sarana paling menentukan pada tahap awal pelaksanaan, sedangkan faktor hukum menjadi prasyarat yang menghubungkan keduanya. Penguatan peraturan pelaksana, pedoman penilaian bagi hakim, kapasitas balai pemasyarakatan, jejaring tempat pelaksanaan, serta sosialisasi kepada masyarakat diperlukan agar pidana kerja sosial tidak berhenti sebagai norma simbolik.

Zitieren

APA

Nabilurrahman, F., Fathonah, R., Andrisman, T., Achmad, D., & Trijayanti, D. (2026). Analisis Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 2011-2023. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.15065

Vancouver

Nabilurrahman F, Fathonah R, Andrisman T, Achmad D, Trijayanti D. Analisis Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):2011-2023. doi:10.61104/jq.v4i6.15065

BibTeX
@article{Nabilurrahman2026,
  author = {Nabilurrahman, Fata and Fathonah, Rini and Andrisman, Tri and Achmad, Deni and Trijayanti, Dita},
  title = {Analisis Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia},
  journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {6},
  pages = {2011--2023},
  doi = {10.61104/jq.v4i6.15065}
}
Kostenlos starten →