EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal

Niken Ayu Maharani, Siti Nurhasanah, Nenny Dwi Ariani, Elly Nurlaily, Muhammad Havez

Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 10.11.2026 · 4 (6) · 2148-2159

DOI: 10.61104/jq.v4i6.15016 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 10.11.2026. Verfasst von Niken Ayu Maharani und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Sistem pendaftaran merek first-to-file yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum, tetapi sekaligus membuka ruang bagi pihak yang mendaftarkan merek terkenal milik orang lain untuk membonceng reputasi atau menghalangi pemilik aslinya. Doktrin iktikad tidak baik (bad faith) dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dirumuskan sebagai koreksi atas kekakuan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan doktrin itu terhadap prinsip first-to-file dan implikasi hukum penerapannya sebagai bentuk perlindungan merek terkenal, dengan rangkaian sengketa Arc’teryx di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai contoh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iktikad baik merupakan syarat yang melekat pada perolehan hak eksklusif atas merek, sehingga pendaftaran yang dilandasi iktikad tidak baik dapat dibatalkan tanpa batas waktu. Pembuktiannya bertumpu pada indikator objektif, yaitu pengetahuan pemohon atas merek pihak lain, kemiripan yang tidak lazim terjadi secara kebetulan, ketiadaan usaha yang sungguh-sungguh, pola pendaftaran, dan perilaku setelah pendaftaran. Implikasinya mencakup relativisasi kepastian hukum administratif, beban pembuktian yang berat bagi pemilik merek, kebutuhan akan konsistensi pertimbangan hakim, serta perlindungan bagi konsumen dan kepercayaan investor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan perumusan pedoman yudisial atas indikator iktikad tidak baik.

Zitieren

APA

Maharani, N. A., Nurhasanah, S., Ariani, N. D., Nurlaily, E., & Havez, M. (2026). Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 2148-2159. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.15016

Vancouver

Maharani NA, Nurhasanah S, Ariani ND, Nurlaily E, Havez M. Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):2148-2159. doi:10.61104/jq.v4i6.15016

BibTeX
@article{Maharani2026,
  author = {Maharani, Niken Ayu and Nurhasanah, Siti and Ariani, Nenny Dwi and Nurlaily, Elly and Havez, Muhammad},
  title = {Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal},
  journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {6},
  pages = {2148--2159},
  doi = {10.61104/jq.v4i6.15016}
}
Kostenlos starten →