Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 10.11.2026 · 4 (6) · 2148-2159
DOI: 10.61104/jq.v4i6.15016 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 10.11.2026. Verfasst von Niken Ayu Maharani und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Sistem pendaftaran merek first-to-file yang dianut Indonesia memberikan kepastian hukum, tetapi sekaligus membuka ruang bagi pihak yang mendaftarkan merek terkenal milik orang lain untuk membonceng reputasi atau menghalangi pemilik aslinya. Doktrin iktikad tidak baik (bad faith) dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dirumuskan sebagai koreksi atas kekakuan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan doktrin itu terhadap prinsip first-to-file dan implikasi hukum penerapannya sebagai bentuk perlindungan merek terkenal, dengan rangkaian sengketa Arc’teryx di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai contoh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iktikad baik merupakan syarat yang melekat pada perolehan hak eksklusif atas merek, sehingga pendaftaran yang dilandasi iktikad tidak baik dapat dibatalkan tanpa batas waktu. Pembuktiannya bertumpu pada indikator objektif, yaitu pengetahuan pemohon atas merek pihak lain, kemiripan yang tidak lazim terjadi secara kebetulan, ketiadaan usaha yang sungguh-sungguh, pola pendaftaran, dan perilaku setelah pendaftaran. Implikasinya mencakup relativisasi kepastian hukum administratif, beban pembuktian yang berat bagi pemilik merek, kebutuhan akan konsistensi pertimbangan hakim, serta perlindungan bagi konsumen dan kepercayaan investor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan perumusan pedoman yudisial atas indikator iktikad tidak baik.
Zitieren
APA
Maharani, N. A., Nurhasanah, S., Ariani, N. D., Nurlaily, E., & Havez, M. (2026). Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 2148-2159. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.15016
Vancouver
Maharani NA, Nurhasanah S, Ariani ND, Nurlaily E, Havez M. Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):2148-2159. doi:10.61104/jq.v4i6.15016
BibTeX
@article{Maharani2026,
author = {Maharani, Niken Ayu and Nurhasanah, Siti and Ariani, Nenny Dwi and Nurlaily, Elly and Havez, Muhammad},
title = {Implikasi Hukum Penerapan Doktrin Iktikad tidak Baik (Bad Faith) dalam Putusan Sengketa Arc’teryx sebagai Bentuk Perlindungan Merek Terkenal},
journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
year = {2026},
volume = {4},
number = {6},
pages = {2148--2159},
doi = {10.61104/jq.v4i6.15016}
}
EUVIMED