Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Ilegal
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 08.11.2026 · 4 (6) · 1651-1660
DOI: 10.61104/jq.v4i6.14895 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 08.11.2026. Verfasst von Nurhayati und 6 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga memunculkan risiko berupa praktik pinjaman online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, penagihan intimidatif, dan kerugian konsumen. Artikel ini menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap pinjaman online ilegal serta batas kewenangan Pemerintah Kota Tangerang dalam merespons persoalan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder dari publikasi resmi digunakan sebagai konteks, bukan sebagai pengganti data lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan nasional telah menyediakan kerangka perlindungan konsumen bagi penyelenggara jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, tetapi pelaku pinjaman online ilegal beroperasi di luar mekanisme perizinan dan pengawasan tersebut. Pemerintah kota tidak berwenang mengambil alih fungsi perizinan, pengaturan, pengawasan, atau penindakan sektor jasa keuangan. Peran daerah lebih tepat diarahkan pada edukasi dan literasi keuangan digital, penerimaan serta penerusan pengaduan, fasilitasi pendampingan korban, pemetaan masalah, dan koordinasi dengan OJK, kepolisian, serta kementerian/lembaga terkait. Artikel ini menawarkan model perlindungan berjenjang yang menempatkan pemerintah daerah sebagai simpul pelayanan dan koordinasi tanpa menciptakan kewenangan pengawasan baru yang bertentangan dengan pembagian urusan pemerintahan.
Zitieren
APA
Nurhayati, Azmi, Z., Mulia, J. A., Lelo, A. S., Maulana, R., Syachfitri, N. S. A., & Hardyanti, K. O. (2026). Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Ilegal. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 1651-1660. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.14895
Vancouver
Nurhayati, Azmi Z, Mulia JA, Lelo AS, Maulana R, Syachfitri NSA, et al. Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Ilegal. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):1651-1660. doi:10.61104/jq.v4i6.14895
BibTeX
@article{Nurhayati2026,
author = {Nurhayati and Azmi, Zakhi and Mulia, Johanes Aprilian and Lelo, Augustinus Sebastisnus and Maulana, Rizki and Syachfitri, Neng Salwa Alia and Hardyanti, Kristyan Oddika},
title = {Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Ilegal},
journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
year = {2026},
volume = {4},
number = {6},
pages = {1651--1660},
doi = {10.61104/jq.v4i6.14895}
}
EUVIMED