Batas Keabsahan Surat Persetujuan Orang Tua dalam Kebijakan Dedi Mulyadi
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora · 04.11.2026 · 4 (6) · 717-729
DOI: 10.61104/jq.v4i6.14733 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, online erschienen am 04.11.2026. Verfasst von Radhwa Sumayyah und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menempatkan siswa yang dianggap bermasalah di barak militer dengan bertumpu pada surat persetujuan orang tua bermeterai sebagai dasar legitimasi utamanya. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas keabsahan surat persetujuan tersebut menurut hukum perdata dan menilai apakah daya ikatnya dapat membenarkan penempatan anak di lingkungan militer dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Gubernur Nomor 45/PK.03.03/KESRA, dua putusan pengadilan, serta artikel jurnal yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua (ouderlijke macht) berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 330 KUHPerdata tidak mencakup kewenangan untuk melepaskan hak anak yang dijamin hukum publik. Surat persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat objektif sebab yang halal menurut Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata karena objeknya bertentangan dengan norma perlindungan anak yang bersifat memaksa, sehingga batal demi hukum. Kebijakan ini juga lemah secara formal karena hanya bersandar pada surat edaran yang berkedudukan sebagai peraturan kebijakan. Oleh karena itu, program pembinaan anak perlu diatur melalui peraturan daerah yang ramah anak, restoratif, dan persuasif.
Zitieren
APA
Sumayyah, R., Octaviani, Y., & Afriliyanti, N. (2026). Batas Keabsahan Surat Persetujuan Orang Tua dalam Kebijakan Dedi Mulyadi. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 4(6), 717-729. https://doi.org/10.61104/jq.v4i6.14733
Vancouver
Sumayyah R, Octaviani Y, Afriliyanti N. Batas Keabsahan Surat Persetujuan Orang Tua dalam Kebijakan Dedi Mulyadi. Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 2026;4(6):717-729. doi:10.61104/jq.v4i6.14733
BibTeX
@article{Sumayyah2026,
author = {Sumayyah, Radhwa and Octaviani, Yuniar and Afriliyanti, Nayla},
title = {Batas Keabsahan Surat Persetujuan Orang Tua dalam Kebijakan Dedi Mulyadi},
journal = {Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora},
year = {2026},
volume = {4},
number = {6},
pages = {717--729},
doi = {10.61104/jq.v4i6.14733}
}
EUVIMED