EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Hotman Pandapotan Siahaan, Herman Bakir

Ekasakti Legal Science Journal · 19.11.2026 · 3 (4) · 453-466

DOI: 10.60034/q2twbv05 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Ekasakti Legal Science Journal, online erschienen am 19.11.2026. Verfasst von Hotman Pandapotan Siahaan und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperbolehkan pemasaran rumah yang masih dalam tahap pembangunan melalui mekanisme perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya implementasi sistem perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam pemasaran perumahan masih belum mampu menciptakan perlindungan hukum kepada para pihak ataupun stabilitas dalam ekosistem bisnis jual beli perumahan. Permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk dokumen perundang-undangan terkait perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Perlindungan hukum kepada para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan yang saling melengkapi, mulai dari KUHPerdata, hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Namun, klausul pasal yang ada dalam aturan tersebut masih mencerminkan efektivitas perlindungan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, pengawasan administratif, serta kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ketentuan hukum dalam aspek mekanisme preventif, peningkatan transparansi dalam penyusunan klausula perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), serta optimalisasi peran lembaga pengawas dan penyelesaian sengketa agar tujuan perlindungan hukum, yakni terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak, dapat terwujud secara nyata dalam praktik. Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak apabila terjadi pelanggaran atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menurut perspektif hukum di Indonesia terbagi kepada beberapa jalur yaitu upaya jalur perdata melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, jalur administratif melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jalur alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase), maupun jalur pidana.

Zitieren

APA

Siahaan, H. P., & Bakir, H. (2026). Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Ekasakti Legal Science Journal, 3(4), 453-466. https://doi.org/10.60034/q2twbv05

Vancouver

Siahaan HP, Bakir H. Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Ekasakti Legal Science Journal. 2026;3(4):453-466. doi:10.60034/q2twbv05

BibTeX
@article{Siahaan2026,
  author = {Siahaan, Hotman Pandapotan and Bakir, Herman},
  title = {Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli},
  journal = {Ekasakti Legal Science Journal},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {4},
  pages = {453--466},
  doi = {10.60034/q2twbv05}
}
Kostenlos starten →