EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Milik Pihak Ketiga Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana

Desi Yulita Sari, Susi Delmiati

Ekasakti Legal Science Journal · 24.11.2026 · 3 (4) · 475-488

DOI: 10.60034/ajnry408 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Ekasakti Legal Science Journal, online erschienen am 24.11.2026. Verfasst von Desi Yulita Sari und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan penyimpanan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) guna menjamin keutuhan, keamanan, dan nilai barang bukti sepanjang proses peradilan berlangsung. Namun, praktik di Rupbasan Kelas I Padang masih terdapat benda sitaan yang mengalami kerusakan, hilang, atau menurun nilainya. Penelitian ini mengkaji tentang penyitaan terhadap barang sitaan milik pihak ketiga sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Padang serta perlindungan hukum oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas I Padang terhadap benda sitaan negara sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris didukung pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa penyitaan barang sitaan milik pihak ketiga sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana dimulai dari adanya dugaan tindak pidana dan identifikasi relevansi benda dengan perkara. Penempatan benda sitaan dilakukan menurut sifat dan tingkat risikonya. dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Perlindungan Hukum terhadap benda sitaan negara dilakukan dalam bentuk: 1) Perlindungan fisik melalui penyimpanan yang sesuai dengan sifat benda sitaan, pembatasan akses petugas, kontrol administratif, dan larangan penggunaan di luar kebutuhan peradilan. 2) Perlindungan terhadap nilai ekonomis, dilakukan dalam bentuk menjaga keaslian dan validitas barang bukti melalui kesinambungan penguasaan atau chain of custody. 3) Perlindungan hukum pada saat penentuan status akhir benda sitaan melalui putusan pengadilan yaitu pengembalian kepada yang berhak atas benda tersebut.

Zitieren

APA

Sari, D. Y., & Delmiati, S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Milik Pihak Ketiga Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana. Ekasakti Legal Science Journal, 3(4), 475-488. https://doi.org/10.60034/ajnry408

Vancouver

Sari DY, Delmiati S. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Milik Pihak Ketiga Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana. Ekasakti Legal Science Journal. 2026;3(4):475-488. doi:10.60034/ajnry408

BibTeX
@article{Sari2026,
  author = {Sari, Desi Yulita and Delmiati, Susi},
  title = {Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Milik Pihak Ketiga Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana},
  journal = {Ekasakti Legal Science Journal},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {4},
  pages = {475--488},
  doi = {10.60034/ajnry408}
}
Kostenlos starten →