Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja
Ekasakti Legal Science Journal · 18.11.2026 · 3 (4) · 432-441
DOI: 10.60034/8n6y2s09 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Ekasakti Legal Science Journal, online erschienen am 18.11.2026. Verfasst von Evi Ristiasary und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan persoalan penting dalam hukum ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya serta jaminan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui tahapan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, hingga penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial secara cepat, tepat dan murah. Permasalahan muncul ketika mogok kerja dinilai tidak sah oleh pengusaha dan dijadikan dasar untuk melakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK), yang berpotensi mengaburkan batas antara pelaksanaan hak normatif dan pelanggaran disiplin kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap penyelesaian sengketa PHK sepihak akibat mogok kerja melalui analisis Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja pada Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg?; dan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak akibat melakukan mogok kerja pada putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg. didasarkan pada penilaian terhadap legalitas mogok kerja, hubungan kerja para pihak, serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang menunjukan adanya pelanggaran hubungan kerja yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak akibat melakukan mogok kerja pada putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg., diwujudkan melalui pemberian kompensasi dan pemenuhan hak normatif pekerja sebagai bentuk perlindungan represif.
Zitieren
APA
Ristiasary, E., & Madjid, N. V. (2026). Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja. Ekasakti Legal Science Journal, 3(4), 432-441. https://doi.org/10.60034/8n6y2s09
Vancouver
Ristiasary E, Madjid NV. Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja. Ekasakti Legal Science Journal. 2026;3(4):432-441. doi:10.60034/8n6y2s09
BibTeX
@article{Ristiasary2026,
author = {Ristiasary, Evi and Madjid, Neni Vesna},
title = {Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Melakukan Mogok Kerja},
journal = {Ekasakti Legal Science Journal},
year = {2026},
volume = {3},
number = {4},
pages = {432--441},
doi = {10.60034/8n6y2s09}
}
EUVIMED