Kewenangan Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian dan Pengampuan
Journal of Law and Social Politics · 31.10.2026 · 4 (5) · 1330-1341
DOI: 10.59261/jlsp.v4i5.305 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Law and Social Politics, online erschienen am 31.10.2026. Verfasst von Diana Delinda E. und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Latar belakang: Perwalian dan pengampuan terhadap subjek hukum yang belum atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri memerlukan perlindungan hukum yang terkoordinasi karena tindakan hukum terhadap harta kekayaannya melibatkan Pengadilan, Balai Harta Peninggalan (BHP), dan Notaris. Dalam praktik, fungsi pengawasan BHP belum selalu terintegrasi dalam proses pembuatan akta Notaris sehingga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan, keabsahan akta, dan tanggung jawab Notaris. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Notaris dan BHP dalam perwalian dan pengampuan serta mengkaji implikasi hukum dan bentuk perlindungan bagi Notaris apabila fungsi pengawasan BHP diabaikan. Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi mengenai BHP, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi, klasifikasi, perbandingan, dan sinkronisasi norma hukum. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dan BHP bersifat komplementer. Pengadilan menetapkan perwalian atau pengampuan, BHP menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Notaris memastikan kecakapan dan kewenangan pihak sebelum menuangkan perbuatan hukum dalam akta autentik. Pengabaian prosedur pengawasan BHP dapat memengaruhi kedudukan hukum akta sesuai dengan jenis cacat hukum yang terjadi. Kesimpulan: Perlindungan preventif bagi Notaris karena itu memerlukan verifikasi terhadap penetapan pengadilan, kewenangan pihak yang mewakili, status harta, dan bukti pelaksanaan pengawasan BHP.
Zitieren
APA
E., D. D., & Ra’fa, H. (2026). Kewenangan Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian dan Pengampuan. Journal of Law and Social Politics, 4(5), 1330-1341. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.305
Vancouver
E. DD, Ra’fa H. Kewenangan Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian dan Pengampuan. Journal of Law and Social Politics. 2026;4(5):1330-1341. doi:10.59261/jlsp.v4i5.305
BibTeX
@article{E2026,
author = {E., Diana Delinda and Ra’fa, Hanna},
title = {Kewenangan Notaris dan Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian dan Pengampuan},
journal = {Journal of Law and Social Politics},
year = {2026},
volume = {4},
number = {5},
pages = {1330--1341},
doi = {10.59261/jlsp.v4i5.305}
}
EUVIMED