EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN dan Implikasinya terhadap Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan

Novi Yanti, Kusuma Nahdah Maghfira, Kadek Ayu Dwi Ningsih

Journal of Law and Social Politics · 05.11.2026 · 4 (5) · 1446-1445

DOI: 10.59261/jlsp.v4i5.304 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Law and Social Politics, online erschienen am 05.11.2026. Verfasst von Novi Yanti und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Latar belakang: Digitalisasi pendaftaran tanah tidak semata-mata memindahkan sertipikat dari media kertas ke format elektronik, tetapi turut mengubah cara legalitas tindakan pemerintah, keandalan data, dan pertanggungjawaban pelayanan dikelola. Di Indonesia, penyelenggaraan sertipikat tanah elektronik berada dalam kerangka UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Tujuan: Penelitian ini mengkaji bangunan hukum sertipikat tanah elektronik, menilai implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum, serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dalam perspektif hukum administrasi negara. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, ditata berdasarkan hierarki norma dan relevansi isu, kemudian ditafsirkan secara kualitatif. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa sertipikat elektronik berpotensi memperkuat keterlacakan dan akuntabilitas administrasi jika diterbitkan oleh pejabat berwenang melalui prosedur yang sah serta berdasarkan data fisik dan yuridis yang telah diverifikasi. Kekuatan pembuktiannya tetap ditentukan oleh integritas data dan tidak otomatis meniadakan risiko kesalahan informasi, ancaman keamanan siber, kesenjangan akses digital, maupun perbedaan kapasitas institusi. Penerbitan lebih dari 3,4 juta dokumen hingga Oktober 2024 memperlihatkan perluasan kebijakan, tetapi belum cukup untuk membuktikan efektivitas yang seragam. Kesimpulan: Sertipikat tanah elektronik dapat memperkuat good governance dalam administrasi pertanahan apabila transformasi digital didukung oleh data yang valid, tindakan administrasi yang sah, perlindungan data pribadi, mekanisme koreksi dan pemulihan yang mudah diakses, akuntabilitas kelembagaan, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Zitieren

APA

Yanti, N., Maghfira, K. N., & Ningsih, K. A. D. (2026). Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN dan Implikasinya terhadap Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan. Journal of Law and Social Politics, 4(5), 1446-1445. https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i5.304

Vancouver

Yanti N, Maghfira KN, Ningsih KAD. Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN dan Implikasinya terhadap Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan. Journal of Law and Social Politics. 2026;4(5):1446-1445. doi:10.59261/jlsp.v4i5.304

BibTeX
@article{Yanti2026,
  author = {Yanti, Novi and Maghfira, Kusuma Nahdah and Ningsih, Kadek Ayu Dwi},
  title = {Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN dan Implikasinya terhadap Prinsip Good Governance Dalam Administrasi Pemerintahan},
  journal = {Journal of Law and Social Politics},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {5},
  pages = {1446--1445},
  doi = {10.59261/jlsp.v4i5.304}
}
Kostenlos starten →