Pertanggungjawaban Pidana atas Ekspresi Digital dalam KUHP dan UU ITE: Analisis Unsur Delik dan Dasar Peringanan Pidana Melalui Kasus Laras Faizati
Journal of Comprehensive Science · 17.11.2026 · 5 (11) · 3273-3285
DOI: 10.59188/jcs.v5i11.4354 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Comprehensive Science, online erschienen am 17.11.2026. Verfasst von Yurita Puji Agustiani und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Ekspresi digital telah menjadi arena utama partisipasi demokratis sekaligus sumber ketegangan hukum yang tajam, terutama di Indonesia, dengan 229,4 juta pengguna internet yang berinteraksi dalam salah satu ruang publik digital terbesar di dunia. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas ekspresi digital dalam KUHP dan UU ITE, dengan perkara Laras Faizati Khairunnisa sebagai contoh penerapan norma. Tujuan penelitian adalah menganalisis unsur delik yang harus dibuktikan, mengidentifikasi dasar yang dapat membantah penerapannya, serta mengkaji bagaimana asas lex mitior dan pedoman pemidanaan mendukung sanksi proporsional setelah kesalahan terbukti. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan Indonesia, Putusan MK Nomor 7/PUU-VII/2009 dan Nomor 105/PUU-XXII/2024, serta amicus curiae Komnas Perempuan dan Bidang Pro Bono PERADI. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa persoalan menentukan bukanlah kerasnya bahasa, melainkan kesesuaian isi, bukti, dan unsur setiap pasal. Pasal 28 ayat (2) UU ITE memerlukan hubungan dengan identitas yang dilindungi dan risiko nyata sesuai tafsir MK; Pasal 160 KUHP memerlukan akibat dan hubungan kausal; Pasal 32 dan Pasal 48 menuntut identifikasi objek data, tindakan tanpa hak, dan pasangan ayat yang tepat. Peringanan pidana baru relevan setelah kesalahan terbukti. Kesimpulannya, kerangka pengujian berjenjang menentukan norma dan versinya, mengurai unsur, memasangkan bukti dengan setiap unsur, menguji pembatasan hak, lalu menilai sanksi mencegah dua kekeliruan: menggunakan keresahan umum sebagai bukti individual dan menjadikan pidana ringan sebagai pengganti pembuktian yang memadai.
Zitieren
APA
Agustiani, Y. P., Herwanta, Y., & Panjaitan, J. D. (2026). Pertanggungjawaban Pidana atas Ekspresi Digital dalam KUHP dan UU ITE: Analisis Unsur Delik dan Dasar Peringanan Pidana Melalui Kasus Laras Faizati. Journal of Comprehensive Science, 5(11), 3273-3285. https://doi.org/10.59188/jcs.v5i11.4354
Vancouver
Agustiani YP, Herwanta Y, Panjaitan JD. Pertanggungjawaban Pidana atas Ekspresi Digital dalam KUHP dan UU ITE: Analisis Unsur Delik dan Dasar Peringanan Pidana Melalui Kasus Laras Faizati. Journal of Comprehensive Science. 2026;5(11):3273-3285. doi:10.59188/jcs.v5i11.4354
BibTeX
@article{Agustiani2026,
author = {Agustiani, Yurita Puji and Herwanta, Yuddi and Panjaitan, Junifer Dame},
title = {Pertanggungjawaban Pidana atas Ekspresi Digital dalam KUHP dan UU ITE: Analisis Unsur Delik dan Dasar Peringanan Pidana Melalui Kasus Laras Faizati},
journal = {Journal of Comprehensive Science},
year = {2026},
volume = {5},
number = {11},
pages = {3273--3285},
doi = {10.59188/jcs.v5i11.4354}
}
EUVIMED