EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM

Dwi Saleha, Djuhrijjani Djuhrijjani, Wahyul Furqon, Gamal Abdul Nasir, Iin Inayah

Sanskara Hukum dan HAM · 31.12.2025 · 4 (02) · 127-133

DOI: 10.58812/shh.v4i02.719 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Sanskara Hukum dan HAM, online erschienen am 31.12.2025. Verfasst von Dwi Saleha und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 merupakan reformasi hukum penting di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu inovasi terpenting dalam peraturan ini adalah penghapusan persyaratan modal dasar minimum untuk perseroan terbatas, sehingga pendiri dapat menentukan jumlah modal dasar berdasarkan kesepakatan bersama. Studi ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk mengkaji substansi hukum, tujuan, dan implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam kerangka hukum korporasi Indonesia dan kebijakan pengembangan UMKM. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini menganalisis konsistensi peraturan dengan undang-undang tingkat atas, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dasar seperti kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi. Temuan menunjukkan bahwa peraturan ini memainkan peran strategis dalam menurunkan hambatan hukum dan finansial dalam formalisasi usaha, sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis bagi UMKM dan mendorong aktivitas kewirausahaan. Namun, studi ini juga mengidentifikasi risiko hukum potensial, terutama terkait perlindungan kreditur dan tata kelola korporasi akibat ketidakhadiran persyaratan modal minimum. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 secara positif berkontribusi pada pemberdayaan UMKM dan penyederhanaan regulasi, implementasi efektifnya memerlukan jaminan hukum tambahan untuk memastikan akuntabilitas, melindungi pemangku kepentingan, dan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas bisnis dan kepastian hukum.

Zitieren

APA

Saleha, D., Djuhrijjani, D., Furqon, W., Nasir, G. A., & Inayah, I. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM. Sanskara Hukum dan HAM, 4(02), 127-133. https://doi.org/10.58812/shh.v4i02.719

Vancouver

Saleha D, Djuhrijjani D, Furqon W, Nasir GA, Inayah I. Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM. Sanskara Hukum dan HAM. 2025;4(02):127-133. doi:10.58812/shh.v4i02.719

BibTeX
@article{Saleha2025,
  author = {Saleha, Dwi and Djuhrijjani, Djuhrijjani and Furqon, Wahyul and Nasir, Gamal Abdul and Inayah, Iin},
  title = {Tinjauan Hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Kemudahan Berusaha bagi UMKM},
  journal = {Sanskara Hukum dan HAM},
  year = {2025},
  volume = {4},
  number = {02},
  pages = {127--133},
  doi = {10.58812/shh.v4i02.719}
}
Kostenlos starten →