EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Kedudukan Alat Bukti dalam Sengketa Hubungan Industrial

Abu Thalhah Al Anshari, Shintia Januarita, Maheswari Queena Dewani, Jason Marvin Wijaya, Wilhelmina Setia Atmadja

Sanskara Hukum dan HAM · 31.12.2025 · 4 (02) · 192-201

DOI: 10.58812/shh.v4i02.697 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Sanskara Hukum dan HAM, online erschienen am 31.12.2025. Verfasst von Abu Thalhah Al Anshari und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Sistem pembuktian dalam sengketa ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha. Pembuktian menjadi instrumen utama bagi hakim dalam menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum, sehingga keberadaan alat bukti yang sah, valid, dan relevan menjadi kunci dalam proses peradilan hubungan industrial. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum pembuktian diterapkan dalam sengketa ketenagakerjaan?, dan utnuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem pembuktian yang menjamin keadilan bagi pekerja maupun pengusaha. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pembuktian dalam sengketa ketenagakerjaan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum pembuktian dalam praktik peradilan hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam sengketa ketenagakerjaan masih menghadapi kendala, terutama terkait pengakuan bukti elektronik dan dokumen yang belum dilegalisasi. Untuk mewujudkan keadilan, diperlukan pembaruan regulasi mengenai pembuktian elektronik, peningkatan kompetensi hakim dalam menilai bukti digital, serta penerapan sistem E-Court guna mendukung transparansi dan efisiensi peradilan. Selain itu, penerapan prinsip equality of arms sangat penting agar pekerja dan pengusaha memiliki kesempatan yang seimbang dalam proses pembuktian. Dengan demikian, sistem pembuktian yang ideal diharapkan mampu menegakkan keadilan substantif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Zitieren

APA

Anshari, A. T. A., Januarita, S., Dewani, M. Q., Wijaya, J. M., & Atmadja, W. S. (2025). Kedudukan Alat Bukti dalam Sengketa Hubungan Industrial. Sanskara Hukum dan HAM, 4(02), 192-201. https://doi.org/10.58812/shh.v4i02.697

Vancouver

Anshari ATA, Januarita S, Dewani MQ, Wijaya JM, Atmadja WS. Kedudukan Alat Bukti dalam Sengketa Hubungan Industrial. Sanskara Hukum dan HAM. 2025;4(02):192-201. doi:10.58812/shh.v4i02.697

BibTeX
@article{Anshari2025,
  author = {Anshari, Abu Thalhah Al and Januarita, Shintia and Dewani, Maheswari Queena and Wijaya, Jason Marvin and Atmadja, Wilhelmina Setia},
  title = {Kedudukan Alat Bukti dalam Sengketa Hubungan Industrial},
  journal = {Sanskara Hukum dan HAM},
  year = {2025},
  volume = {4},
  number = {02},
  pages = {192--201},
  doi = {10.58812/shh.v4i02.697}
}
Kostenlos starten →