EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit

Damaris Septyana, Abyan Azhale Azhari, Mohammad Ichwanul Hakim, Raflah Dzaki Alwassi, Sarah Novianti

Sanskara Hukum dan HAM · 31.12.2025 · 4 (02) · 222-233

DOI: 10.58812/shh.v4i02.696 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Sanskara Hukum dan HAM, online erschienen am 31.12.2025. Verfasst von Damaris Septyana und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Perkembangan mega konstelasi satelit Starlink milik SpaceX telah menciptakan perubahan signifikan dalam tata kelola ruang angkasa modern dan menantang efektivitas kerangka hukum internasional yang masih bertumpu pada Outer Space Treaty 1967. Dengan ribuan satelit yang beroperasi di orbit rendah bumi, Starlink berkontribusi terhadap kepadatan orbit, ketimpangan akses global, dan ketergantungan strategis negara-negara terhadap infrastruktur komunikasi swasta. Penelitian ini menganalisis bagaimana ekspansi Starlink menimbulkan implikasi langsung terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum ruang angkasa. Pertama, prinsip non-appropriation terancam oleh dominasi de facto Starlink atas slot orbit dan spektrum frekuensi, yang berpotensi mengubah ruang angkasa dari global commons menjadi arena penguasaan korporasi. Kedua, prinsip penggunaan damai menghadapi tantangan akibat sifat dual-use Starlink yang digunakan dalam operasi militer, sebagaimana terjadi di Ukraina, sehingga mengaburkan batas antara pemanfaatan sipil dan penggunaan militer yang dapat membuat satelit komersial menjadi target konflik. Ketiga, prinsip tanggung jawab negara menjadi problematis ketika negara peluncur, dalam hal ini Amerika Serikat secara hukum memikul tanggung jawab internasional atas aktivitas SpaceX, sementara keputusan operasional yang berdampak geopolitik justru berada di tangan korporasi. Temuan penelitian ini menegaskan adanya law lag antara perkembangan teknologi satelit dan kerangka hukum yang mengaturnya, serta menunjukkan urgensi pembentukan instrumen hukum baru yang mampu mengatur mega-konstelasi swasta secara lebih jelas, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian deskriptif dengan metode hukum normatif dianalisis secara kualitatif, studi ini memberikan kontribusi terhadap diskusi mengenai reformasi tata kelola ruang angkasa di era dominasi aktor non-negara.

Zitieren

APA

Septyana, D., Azhari, A. A., Hakim, M. I., Alwassi, R. D., & Novianti, S. (2025). Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit. Sanskara Hukum dan HAM, 4(02), 222-233. https://doi.org/10.58812/shh.v4i02.696

Vancouver

Septyana D, Azhari AA, Hakim MI, Alwassi RD, Novianti S. Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit. Sanskara Hukum dan HAM. 2025;4(02):222-233. doi:10.58812/shh.v4i02.696

BibTeX
@article{Septyana2025,
  author = {Septyana, Damaris and Azhari, Abyan Azhale and Hakim, Mohammad Ichwanul and Alwassi, Raflah Dzaki and Novianti, Sarah},
  title = {Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit},
  journal = {Sanskara Hukum dan HAM},
  year = {2025},
  volume = {4},
  number = {02},
  pages = {222--233},
  doi = {10.58812/shh.v4i02.696}
}
Kostenlos starten →