EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH

Annisah Basimah Arhab, Irwansyah Irwansyah

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies · 20.06.2026 · 5 (1) · 152-161

DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1491 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, online erschienen am 20.06.2026. Verfasst von Annisah Basimah Arhab und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kajian ini membahas pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi pembentukan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Fenomena penelitian berangkat dari munculnya kritik publik terhadap proses pembentukan UU TNI Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi UU TNI Tahun 2025 serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan UU TNI Tahun 2025 belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya akses publik terhadap dokumen legislasi, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada publik. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip syūrā, amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel guna mewujudkan legislasi yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Zitieren

APA

Arhab, A. B., & Irwansyah, I. (2026). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 5(1), 152-161. https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1491

Vancouver

Arhab AB, Irwansyah I. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. 2026;5(1):152-161. doi:10.58738/qanun.v5i1.1491

BibTeX
@article{Arhab2026,
  author = {Arhab, Annisah Basimah and Irwansyah, Irwansyah},
  title = {TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH},
  journal = {QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {152--161},
  doi = {10.58738/qanun.v5i1.1491}
}
Kostenlos starten →