EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)

Arnita Sari Ritonga, Tetty Marlina Tarigan

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies · 12.05.2026 · 4 (4) · 2102-2116

DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1419 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, online erschienen am 12.05.2026. Verfasst von Arnita Sari Ritonga und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik pemungutan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan yang seharusnya tidak dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut serta mengkaji praktik pemungutan biaya dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan 8 informan yang terdiri dari 6 masyarakat dan 2 aparatur kelurahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan serta mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 79A belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pemungutan biaya dengan dalih administrasi dan percepatan pelayanan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, budaya birokrasi yang permisif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak pelayanan gratis. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan serta tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal), karena mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan merugikan masyarakat

Zitieren

APA

Ritonga, A. S., & Tarigan, T. M. (2026). IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA). QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4(4), 2102-2116. https://doi.org/10.58738/qanun.v4i4.1419

Vancouver

Ritonga AS, Tarigan TM. IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA). QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies. 2026;4(4):2102-2116. doi:10.58738/qanun.v4i4.1419

BibTeX
@article{Ritonga2026,
  author = {Ritonga, Arnita Sari and Tarigan, Tetty Marlina},
  title = {IMPLEMENTASI UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (PEMUNGUTAN BIAYA KARTU KELUARGA DI KELURAHAN TANJUNG LEIDONG KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)},
  journal = {QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {4},
  pages = {2102--2116},
  doi = {10.58738/qanun.v4i4.1419}
}
Kostenlos starten →