EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025–2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah

Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika, Hardi Warsono

Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian · 03.03.2026 · 5 (2) · 1599-1612

DOI: 10.58344/locus.v5i2.5652 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, online erschienen am 03.03.2026. Verfasst von Taufiq Wahyu Yuli Tri Handika und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kebijakan imperatif pemerintah pusat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi dan integrasi pembangunan nasional. Namun, penerapannya berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dari perspektif desentralisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kebijakan dan analisis dokumen, yang dilengkapi dengan penelusuran proses penyusunan RPJPD sebagai ilustrasi empiris. Fokus analisis diarahkan pada relasi antara desentralisasi prosedural, sentralisasi substansi kebijakan, serta implikasinya terhadap akuntabilitas dan otonomi daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RPJPD secara partisipatif dan inklusif, kebijakan imperatif yang mengikat secara substansial membatasi kewenangan daerah dalam menentukan arah kebijakan strategis. Penyeragaman visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dan targetnya menunjukkan kecenderungan sentralisasi kebijakan, yang berdampak pada pergeseran orientasi akuntabilitas dari masyarakat kepada pemerintah pusat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan imperatif dalam penyusunan RPJPD perlu ditata ulang secara lebih selektif dan adaptif agar tidak mengikis substansi desentralisasi dan otonomi daerah.

Zitieren

APA

Handika, T. W. Y. T., & Warsono, H. (2026). Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025–2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 5(2), 1599-1612. https://doi.org/10.58344/locus.v5i2.5652

Vancouver

Handika TWYT, Warsono H. Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025–2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. 2026;5(2):1599-1612. doi:10.58344/locus.v5i2.5652

BibTeX
@article{Handika2026,
  author = {Handika, Taufiq Wahyu Yuli Tri and Warsono, Hardi},
  title = {Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025–2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah},
  journal = {Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {2},
  pages = {1599--1612},
  doi = {10.58344/locus.v5i2.5652}
}
Kostenlos starten →