EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Ambiguitas Prosedural Hukum Pidana Perburuhan: Kritik Terhadap Sifat Limitatif Regulasi Tindakan Anti-Serikat Pekerja di Indonesia

Vicky Ardiansyah

Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian · 05.11.2026 · 5 (11) · 9764-9772

DOI: 10.58344/locus.v5i11.6479 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, online erschienen am 05.11.2026. Verfasst von Vicky Ardiansyah. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional pekerja yang dijamin secara tegas oleh Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 dan Konvensi ILO No. 87. Namun, penegakan hukum terhadap tindakan anti-serikat pekerja (union busting) di Indonesia masih menghadapi jalan buntu. Penelitian normatif-yuridis ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja melalui lensa teori justice as fairness John Rawls dan keadilan prosedural Plato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada studi dokumen atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum berbasis nilai keadilan yang substantif. Sifat imperatif-limitatif pada empat modus operandi yang tercantum dalam Pasal 28 menutup ruang bagi penegak hukum untuk memperluas tafsir terhadap perkembangan taktik baru pengusaha, mengingat terikatnya hukum pidana pada asas legalitas (lex scripta dan larangan analogi). Akibat pembatasan ini, terjadi ambiguitas yurisdiksi di mana karakteristik otonom pidana perburuhan justru terserap dan direduksi ke dalam ranah sengketa keperdataan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat limitatif tersebut melanggengkan impunitas pengusaha dan merugikan perlindungan hukum bagi hak-hak dasar pekerja selaku pihak inferior dalam hubungan industrial. Rekonstruksi redaksional pada Pasal 28 mutlak diperlukan untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari ultimum remedium menjadi primum remedium.

Zitieren

APA

Ardiansyah, V. (2026). Ambiguitas Prosedural Hukum Pidana Perburuhan: Kritik Terhadap Sifat Limitatif Regulasi Tindakan Anti-Serikat Pekerja di Indonesia. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, 5(11), 9764-9772. https://doi.org/10.58344/locus.v5i11.6479

Vancouver

Ardiansyah V. Ambiguitas Prosedural Hukum Pidana Perburuhan: Kritik Terhadap Sifat Limitatif Regulasi Tindakan Anti-Serikat Pekerja di Indonesia. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. 2026;5(11):9764-9772. doi:10.58344/locus.v5i11.6479

BibTeX
@article{Ardiansyah2026,
  author = {Ardiansyah, Vicky},
  title = {Ambiguitas Prosedural Hukum Pidana Perburuhan: Kritik Terhadap Sifat Limitatif Regulasi Tindakan Anti-Serikat Pekerja di Indonesia},
  journal = {Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {11},
  pages = {9764--9772},
  doi = {10.58344/locus.v5i11.6479}
}
Kostenlos starten →