EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Harmonisasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi dan Kewajiban Pelaporan dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Kondusif

Yoel Edward Hasugian, Farida Kurnia Yulistio Situmorang, Tia Reifalina Nasution, Ester Christine Panjaitan, Fransiska Desi N. Situmorang, Riau Steven Lumban Batu, Qoidatul Rizky Tambak, Andi Nova Bukit

Indonesian Journal of Islamic Educational Review · 2026

DOI: 10.58230/7chd6j46 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Indonesian Journal of Islamic Educational Review, 2026. Verfasst von Yoel Edward Hasugian und 7 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kekerasan di satuan pendidikan meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, sementara norma yang mengatur penanganannya menempatkan asas kerahasiaan mediasi berhadapan dengan kewajiban pelaporan wajib menurut Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketegangan ini terbukti nyata dalam kasus kekerasan struktural terhadap peserta didik penyandang disabilitas di Tangerang, yang memperlihatkan mediasi dipaksakan meski dilarang, serta ketiadaan kepastian kekuatan hukum hasil mediasi sekolah dibanding mekanisme disipliner. Penelitian ini bertujuan merumuskan model harmonisasi antara kerahasiaan mediasi dan kewajiban pelaporan, sekaligus menentukan kedudukan dan kekuatan hukum kesepakatan hasil mediasi pendidikan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif bersifat preskriptif-konstruktif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum, dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis serta argumentasi dialektis berbasis teori restorative justice, sinkronisasi-harmonisasi hukum, dan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil penelitian menunjukkan ketegangan kedua rezim norma bukan konflik prinsip yang genuine, melainkan kekosongan mekanisme penegakan yang dapat dijembatani lewat model kerahasiaan bertingkat, sedangkan lemahnya kedudukan kesepakatan mediasi sekolah disebabkan absennya kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan eksekutorial, bukan ketiadaan basis hukum substantif. Penelitian menyimpulkan perlunya pedoman teknis klasifikasi kasus dan mekanisme eskalasi otomatis bagi kesepakatan yang tidak direalisasikan, serta merekomendasikan penelitian lanjutan pada basis kasus yang lebih luas.

Zitieren

APA

Hasugian, Y. E., Situmorang, F. K. Y., Nasution, T. R., Panjaitan, E. C., Situmorang, F. D. N., Batu, R. S. L., Tambak, Q. R., & Bukit, A. N. (2026). Harmonisasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi dan Kewajiban Pelaporan dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Kondusif. Indonesian Journal of Islamic Educational Review. https://doi.org/10.58230/7chd6j46

Vancouver

Hasugian YE, Situmorang FKY, Nasution TR, Panjaitan EC, Situmorang FDN, Batu RSL, et al. Harmonisasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi dan Kewajiban Pelaporan dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Kondusif. Indonesian Journal of Islamic Educational Review. 2026. doi:10.58230/7chd6j46

BibTeX
@article{Hasugian2026,
  author = {Hasugian, Yoel Edward and Situmorang, Farida Kurnia Yulistio and Nasution, Tia Reifalina and Panjaitan, Ester Christine and Situmorang, Fransiska Desi N. and Batu, Riau Steven Lumban and Tambak, Qoidatul Rizky and Bukit, Andi Nova},
  title = {Harmonisasi Prinsip Kerahasiaan Mediasi dan Kewajiban Pelaporan dalam Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Kondusif},
  journal = {Indonesian Journal of Islamic Educational Review},
  year = {2026},
  doi = {10.58230/7chd6j46}
}
Kostenlos starten →