Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara
Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion · 29.03.2026 · 3 (1) · 111-124
DOI: 10.57235/mesir.v3i1.8180 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, online erschienen am 29.03.2026. Verfasst von Jhonni Erikson Sianturi und 5 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintah yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Dalam proses penentuan penerima bansos, musyawarah kelurahan berperan sebagai forum utama yang melibatkan lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga secara langsung. Namun dalam praktiknya, proses ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, hingga munculnya konflik sosial akibat ketidakpuasan terhadap hasil keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan belum sepenuhnya diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme musyawarah kelurahan dalam menentukan penerima bansos, mengevaluasi penerapan nilai sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah, serta menilai sejauh mana musyawarah mampu menghasilkan keputusan yang adil, partisipatif, dan transparan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah kelurahan telah dilaksanakan sebagai mekanisme formal pengambilan keputusan dengan melibatkan aparat kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat umum masih terbatas, transparansi informasi belum optimal, dan akurasi data penerima bansos perlu ditingkatkan karena data DTKS tidak selalu diperbarui secara berkala.
Zitieren
APA
Sianturi, J. E., Siahaan, P. G., Manurung, C. N. B., Tamba, Y. I., Pakpahan, D. J. S., & Purba, L. D. (2026). Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara. Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion, 3(1), 111-124. https://doi.org/10.57235/mesir.v3i1.8180
Vancouver
Sianturi JE, Siahaan PG, Manurung CNB, Tamba YI, Pakpahan DJS, Purba LD. Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara. Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion. 2026;3(1):111-124. doi:10.57235/mesir.v3i1.8180
BibTeX
@article{Sianturi2026,
author = {Sianturi, Jhonni Erikson and Siahaan, Parlaungan Gabriel and Manurung, Claudia Novelita Br and Tamba, Yohana Impian and Pakpahan, Devina Joy Septina and Purba, Lia Desseloy},
title = {Peran Musyawarah Kelurahan Dalam Menentukan Penerima Bansos: Studi Perspektif Nilai Sila Ke-4 Pancasila di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara},
journal = {Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion},
year = {2026},
volume = {3},
number = {1},
pages = {111--124},
doi = {10.57235/mesir.v3i1.8180}
}
EUVIMED