EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Kebijakan Publik dalam Mengelola Krisis Kesehatan Mental Generasi Z: Antara Tanggung Jawab Konstitusional Negara dan Stigma Sosial

Destia Raningsih, Rachel Aleta Silviana, Natasha Manisah Ali, Jalil Hasan

Al Makki Health Informatics Journal · 06.11.2026 · 4 (2)

DOI: 10.57185/pgqcwr69 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Al Makki Health Informatics Journal, online erschienen am 06.11.2026. Verfasst von Destia Raningsih und 3 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mencatat bahwa satu dari tiga remaja Indonesia (setara 15,5 juta jiwa) mengalami masalah kesehatan mental dalam dua belas bulan terakhir, sementara hanya 2,6 persen dari remaja tersebut yang mengakses layanan konseling atau kesehatan jiwa. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan publik Indonesia melalui tanggung jawab konstitusional negara atas kesehatan jiwa dan stigma sosial sebagai hambatan struktural implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan dukungan data sekunder epidemiologis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia secara normatif telah memadai dalam merumuskan kewajiban negara atas kesehatan jiwa sebagai hak konstitusional, namun implementasinya timpang: kewajiban menghormati sebagian besar terpenuhi, kewajiban melindungi baru sebagian karena pemasungan masih terjadi, sementara kewajiban memenuhi belum dijalankan secara proporsional. Stigma menjadi salah satu faktor, di samping keterbatasan dana dan tenaga. Kebaruan artikel ini terletak pada fokus pada Generasi Z dan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan kerangka kewajiban generik negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa penanganan krisis kesehatan mental Generasi Z memerlukan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan yuridis-formal semata menuju pendekatan yang mengintegrasikan reformasi regulasi, pembiayaan publik yang dialokasikan khusus, dan intervensi sosial-budaya terhadap stigma.

Zitieren

APA

Raningsih, D., Silviana, R. A., Ali, N. M., & Hasan, J. (2026). Kebijakan Publik dalam Mengelola Krisis Kesehatan Mental Generasi Z: Antara Tanggung Jawab Konstitusional Negara dan Stigma Sosial. Al Makki Health Informatics Journal, 4(2). https://doi.org/10.57185/pgqcwr69

Vancouver

Raningsih D, Silviana RA, Ali NM, Hasan J. Kebijakan Publik dalam Mengelola Krisis Kesehatan Mental Generasi Z: Antara Tanggung Jawab Konstitusional Negara dan Stigma Sosial. Al Makki Health Informatics Journal. 2026;4(2). doi:10.57185/pgqcwr69

BibTeX
@article{Raningsih2026,
  author = {Raningsih, Destia and Silviana, Rachel Aleta and Ali, Natasha Manisah and Hasan, Jalil},
  title = {Kebijakan Publik dalam Mengelola Krisis Kesehatan Mental Generasi Z: Antara Tanggung Jawab Konstitusional Negara dan Stigma Sosial},
  journal = {Al Makki Health Informatics Journal},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  doi = {10.57185/pgqcwr69}
}
Kostenlos starten →