MENUJU SATU DATA KINERJA: INTEGRASI E-MONEV DAN SIPD UNTUK AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH SIDOARJO
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD) · 16.11.2026 · 10 (2) · 100-118
DOI: 10.56945/t6sbsq58 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD), online erschienen am 16.11.2026. Verfasst von Jhoni Arwan Sulaksono. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan aplikasi electronic monitoring and evaluation (e-Monev) untuk memantau kinerja pembangunan daerah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sidoarjo menurun dari 77,50 (2023) menjadi 72,62 (2025), dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II 2026 mencatat 7 dari 49 Perangkat Daerah (14,3 persen) berkategori Rendah/Sangat Rendah, disertai indikasi keterpaduan data yang belum optimal antara e-Monev dan SIPD RI. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah pemanfaatan data e-Monev dan menilai opsi kebijakan. Metode yang digunakan adalah studi dokumen atas laporan evaluasi RKPD Triwulan IV 2025 dan Triwulan II 2026, penentuan prioritas masalah dengan metode Urgency-Seriousness-Growth (USG), analisis pohon masalah, dan penilaian tiga opsi oleh panel internal berdasarkan enam kriteria Dunn, dengan IS Success Model, Technology Acceptance Model, dan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology sebagai lensa analitis. Berdasarkan dokumen, akar masalah yang dominan adalah perbedaan sumber data primer yang menimbulkan duplikasi entri dan inkonsistensi angka. Opsi integrasi data dan tata kelola e-Monev tunggal memperoleh skor panel tertinggi (50 dari 60), dibandingkan penguatan kapasitas SDM (41) dan insentif kinerja berbasis data (34); skor tersebut mencerminkan penilaian ahli, bukan dampak yang terukur. Artikel merekomendasikan Peraturan Bupati tentang tata kelola data kinerja terpadu beserta indikator keluaran dan hasil. Karena kinerja juga dipengaruhi perencanaan, kapasitas pelaksana, penganggaran, kepemimpinan, dan tindak lanjut evaluasi, dampak aktual terhadap kinerja perlu dievaluasi setelah implementasi. The Sidoarjo Regency Government developed the electronic monitoring and evaluation (e-Monev) application to track regional development performance, in line with Presidential Regulation No. 95/2018 and Ministerial Regulation No. 70/2019 on the Regional Government Information System (SIPD). The Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) score declined from 77.50 in 2023 to 72.62 in 2025, and the second-quarter 2026 evaluation of the Regional Government Work Plan (RKPD) recorded 7 of 49 local agencies (14.3 percent) rated Low or Very Low, alongside indications of weak data integration between e-Monev and the national SIPD. This article identifies the root causes of the limited use of e-Monev data and appraises policy options. It applies a document study of the fourth-quarter 2025 and second-quarter 2026 RKPD evaluation reports, problem prioritization with the Urgency-Seriousness-Growth (USG) method, problem-tree analysis, and an internal panel appraisal of three options against Dunn's six criteria, using the IS Success Model, the Technology Acceptance Model, and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology as analytical lenses. Based on the documents, the dominant root cause is the difference in primary data sources, which produces duplicate entries and inconsistent figures. The option of data integration and a single e-Monev governance structure received the highest panel score (50 of 60), ahead of capacity building (41) and data-based performance incentives (34); these scores reflect expert judgement, not measured impact. The article recommends a Regent Regulation on integrated performance data governance, with output and outcome indicators. Because performance also depends on planning, implementer capacity, budgeting, leadership, and evaluation follow-up, the actual effect on performance must be evaluated after implementation.
Zitieren
APA
Sulaksono, J. A. (2026). MENUJU SATU DATA KINERJA: INTEGRASI E-MONEV DAN SIPD UNTUK AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH SIDOARJO. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD), 10(2), 100-118. https://doi.org/10.56945/t6sbsq58
Vancouver
Sulaksono JA. MENUJU SATU DATA KINERJA: INTEGRASI E-MONEV DAN SIPD UNTUK AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH SIDOARJO. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD). 2026;10(2):100-118. doi:10.56945/t6sbsq58
BibTeX
@article{Sulaksono2026,
author = {Sulaksono, Jhoni Arwan},
title = {MENUJU SATU DATA KINERJA: INTEGRASI E-MONEV DAN SIPD UNTUK AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH SIDOARJO},
journal = {Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah (JKPD)},
year = {2026},
volume = {10},
number = {2},
pages = {100--118},
doi = {10.56945/t6sbsq58}
}
EUVIMED