EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu

Rahmat Rizziawan, Anggres Rahmat Fadila, Fadhel Muhammad Ghufron, Edra Satmaidi, Mardhatillah Mardhatillah

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin · 04.05.2026 · 5 (6) · 1099-1108

DOI: 10.56799/jim.v5i6.16739 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, online erschienen am 04.05.2026. Verfasst von Rahmat Rizziawan und 4 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 19 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ruang paling strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip good governance. Kondisi ini terlihat dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa di Provinsi Bengkulu yang masih diwarnai berbagai penyimpangan administratif maupun pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal aparatur pemerintah, luasnya ruang diskresi pejabat, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya budaya hukum yang mendorong korupsi berkembang secara sistemik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi proses pengadaan, serta perluasan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Zitieren

APA

Rizziawan, R., Fadila, A. R., Ghufron, F. M., Satmaidi, E., & Mardhatillah, M. (2026). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 5(6), 1099-1108. https://doi.org/10.56799/jim.v5i6.16739

Vancouver

Rizziawan R, Fadila AR, Ghufron FM, Satmaidi E, Mardhatillah M. Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2026;5(6):1099-1108. doi:10.56799/jim.v5i6.16739

BibTeX
@article{Rizziawan2026,
  author = {Rizziawan, Rahmat and Fadila, Anggres Rahmat and Ghufron, Fadhel Muhammad and Satmaidi, Edra and Mardhatillah, Mardhatillah},
  title = {Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu},
  journal = {ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {6},
  pages = {1099--1108},
  doi = {10.56799/jim.v5i6.16739}
}
Kostenlos starten →