EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

M. Jamil, Widyarini Indriasti Wardani

Notary Law Research · 2021

DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2566 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Notary Law Research, 2021. Verfasst von M. Jamil und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Tanah merupakan satu hal terpenting yang perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia (manusia) untuk



memenuhi salah satu kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, baik itu statusnya sebagai hak milik, hak



pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Rumusan



Masalahnya adalah: Apa latar belakang pelarangan pemberian hak milik atas tanah kepada warga negara



Indonesia suku Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta?; Mengapa pelarangan pemberianhak milik atas



tanah kepada warga negara Indonesia suku Tionghoa masih tetap diberlakukan di Daerah Istimewa



Yogyakarta? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dan



didukung menggunakan penelitian yuridis empiris (emperical legal research). Kesimpulannya adalah:



Kondisi ini di latar belakang sejarah masa lampau, zaman dulu menjadi pilihan kebijakan kraton



Yogyakarta yang dikeluarkan melalu Instruksi Wagub DIY 1975 untuk melindungi tanah orang asli



Yogyakarta di DIY. Awalnya, dulu orang-orang WNI Keturunan Tionghoa mempunyai kekuatan ekonomi



yang lebih bagus dibandingkan orang asli DIY. Sehingga Instruksi Wagub DIY 1975 hadir untuk



melindungi hak-hak masyarakat DIY. Alasannya karena semata-mata menghormati kearifan lokal yang



hidup dan mengakar di DIY. Selain itu, Adanya Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor



132/Pdt.G/2017/PN.YK, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.51/PDT/2018/PT.YYK, dan Putusan



MA No. 565K/PDT/2019 menjadi alasan semakin memantapkan keyakinan Pemda DIY untuk



mempertahankan keberlakuan Instruksi Wagub 1975, sehingga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta



menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionat



Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Nomor 593/02194 tertanggal 3 Agustus 2020, Perihal



Pelaksaanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019. Seiring berjalannya



waktu, ada kemungkinan juga Instruksi ini akan direvisi.

Zitieren

APA

Jamil, M., & Wardani, W. I. (2021). PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Notary Law Research. https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2566

Vancouver

Jamil M, Wardani WI. PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Notary Law Research. 2021. doi:10.56444/nlr.v2i2.2566

BibTeX
@article{Jamil2021,
  author = {Jamil, M. and Wardani, Widyarini Indriasti},
  title = {PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA},
  journal = {Notary Law Research},
  year = {2021},
  doi = {10.56444/nlr.v2i2.2566}
}
Kostenlos starten →