PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU
Notary Law Research · 2021
DOI: 10.56444/nlr.v2i2.2564 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Notary Law Research, 2021. Verfasst von Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Bank dalam memberikan
kredit kepada nasabah dengan mensyratkan adanya jaminan demi keamanan kredit dan kepastian
hukumnya. Tanah adalah objek jaminan yang paling ideal. Tanah sebagai jaminan diatur oleh Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pembebanan hak tanggungan oleh PPAT dan
setelah itu wajib didaftarkan ke kantor pertanahan sebagai bukti lahirnya Hak Tanggungan Dalam pasal 13
ayat (2) UUHT telah ditentukan bahwa “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penanda tanganan
APHT”. Namun tidak semua PPAT mentaati aturan tersebut. Di kantor BPN Kabupaten Pati masih terdapat
PPAT yang mendaftar melebihi batas waktu.
Permasalahan adalah: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPAT
melampaui batas waktu? 2) Bagaimanakah akibat hukum ketidaktepatan waktu proses pendaftaran Hak
Tanggungan terhadap hak-hak Kreditur? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor Pertanahan untuk
menanggulangi pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan?
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis,
sumber dan jenis data adalah data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studi
dokumen dan wawancara, teknik analisi data menggunakan kualitatif.
Hasil penelitian: 1) faktor-faktor yang membuat pendaftaran hak tanggungan terlambat ada 3: BPN, PPAT
dan orang yang menghadap 2) Akibat hukum ketidaktepatan waktu 7 hari dalam proses pendaftaran Hak
Tanggungan terhadap hak-hak kreditor adalah Secara empiris dan Secara normatif. 3) Upaya Kantor BPN
Kabupaten Pati untuk mengurangi angka PPAT yang melanggar yaitu penerapan sanksi kepada PPAT yang
melanggar dan melakukan pembinaan secara berkala kepada PPAT
Zitieren
APA
Anugerah, M. W. I. R., & Irianto, S. (2021). PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU. Notary Law Research. https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2564
Vancouver
Anugerah MWIR, Irianto S. PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU. Notary Law Research. 2021. doi:10.56444/nlr.v2i2.2564
BibTeX
@article{Anugerah2021,
author = {Anugerah, Muhammad Widya Iswara Rizky and Irianto, Sigit},
title = {PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU},
journal = {Notary Law Research},
year = {2021},
doi = {10.56444/nlr.v2i2.2564}
}
EUVIMED