EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

HAK ANAK PASCA PENCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Kaliandra Saputra Pulungan

AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN · 2024

DOI: 10.56184/jam.v2i2.398 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN, 2024. Verfasst von Kaliandra Saputra Pulungan. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pemenuhan hak anak setelah perceraian menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian hingga jalur hukum. Pandangan hukum di Indonesia mengenai perceraian pada pembahasan penelitian ini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode library research, di mana data dianalisis secara deskriptif normatif berdasarkan perspektif kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak anak pasca perceraian akan mengalami disparitas; hak anak yang belum dipenuhi dianggap sebagai utang, dan orang tua harus menggantinya saat sudah mampu. Jika orang tua mampu tetapi menolak memenuhi kewajiban, hakim berhak untuk memaksa mereka. Hak yang belum dipenuhi dapat gugur jika terdapat keputusan hakim. Dalam hukum positif Indonesia, orang tua yang mengabaikan kewajiban terhadap hak anak pasca perceraian dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Ketentuan hukum Islam menekankan bahwa kewajiban terhadap hak anak pasca perceraian berlaku untuk ayah dan ibu, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ayah lebih diutamakan dalam memenuhi hak anak, tetapi jika ayah tidak mampu, ibu juga harus bertanggung jawab. Pelaksanaan hak anak setelah perceraian hingga saat ini masih belum mampu memenuhi ketentuan perlindungan hak anak, disebabkan oleh berbagai faktor penghalang, seperti keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan dan moral orang tua. Pemahaman masyarakat mengenai kewajiban sebagai orang tua, terutama bagi yang bercerai, masih sangat minim, terbukti dari pengetahuan yang hanya sebatas hak anak terkait biaya hidup.

Zitieren

APA

Pulungan, K. S. (2024). HAK ANAK PASCA PENCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN. https://doi.org/10.56184/jam.v2i2.398

Vancouver

Pulungan KS. HAK ANAK PASCA PENCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN. 2024. doi:10.56184/jam.v2i2.398

BibTeX
@article{Pulungan2024,
  author = {Pulungan, Kaliandra Saputra},
  title = {HAK ANAK PASCA PENCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA},
  journal = {AL-MA'LUMAT : JURNAL ILMU-ILMU KEISLAMAN},
  year = {2024},
  doi = {10.56184/jam.v2i2.398}
}
Kostenlos starten →