Aset Kripto, Berkah Investasi atau Ladang Penipuan?
HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES · 07.11.2026 · 2 (2)
DOI: 10.56087/9xt16x15 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES, online erschienen am 07.11.2026. Verfasst von Nur Fadhila Juliyanti Muhtar und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pertumbuhan investasi aset kripto di Indonesia berlangsung sangat pesat dan menarik minat luas masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z, namun pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai sehingga membuka celah bagi maraknya penipuan investasi berkedok aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana penipuan investasi aset kripto serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan kepada pelakunya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan preskriptif-analitis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban pidana secara komprehensif dengan memadukan tiga instrumen hukum yang berlaku berlapis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang belum banyak dikaji secara terintegrasi oleh penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap penipuan investasi aset kripto telah tersedia secara berlapis melalui Pasal 492 KUHP Baru, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dan UU P2SK yang mengalihkan pengawasan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun pengaturan tersebut belum optimal karena belum tersedianya instrumen hukum khusus serta ambiguitas kualifikasi aset kripto sebagai objek tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan apabila terpenuhi secara kumulatif unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesengajaan, dengan sanksi berlapis berupa pidana penjara, denda, dan perampasan aset, termasuk pertanggungjawaban seluruh pelaku dalam jaringan terorganisir berdasarkan ketentuan penyertaan. Namun demikian, penegakan hukum pidana ini masih menghadapi tantangan implementatif akibat anonimitas transaksi blockchain, keterbatasan kapasitas forensik digital, dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama hukum internasional.
Zitieren
APA
Muhtar, N. F. J., Putera, A., & Jasmaniar, J. (2026). Aset Kripto, Berkah Investasi atau Ladang Penipuan?. HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES, 2(2). https://doi.org/10.56087/9xt16x15
Vancouver
Muhtar NFJ, Putera A, Jasmaniar J. Aset Kripto, Berkah Investasi atau Ladang Penipuan?. HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES. 2026;2(2). doi:10.56087/9xt16x15
BibTeX
@article{Muhtar2026,
author = {Muhtar, Nur Fadhila Juliyanti and Putera, Airlangga and Jasmaniar, Jasmaniar},
title = {Aset Kripto, Berkah Investasi atau Ladang Penipuan?},
journal = {HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES},
year = {2026},
volume = {2},
number = {2},
doi = {10.56087/9xt16x15}
}
EUVIMED