Perbandingan Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Australia Dan Indonesi Dalam Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Elektonik
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum · 14.06.2026 · 5 (3) · 444-465
DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2249 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, online erschienen am 14.06.2026. Verfasst von Kurnia Ariyani und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini membahas perbandingan sistem hukum pendaftaran tanah antara Australia dan Indonesia, dengan fokus pada kepastian hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam konteks penerbitan sertifikat elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, sertifikat elektronik menjadi alat penting untuk menjamin hak kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana dua negara tersebut mengatur pendaftaran tanah dan dampaknya terhadap kepastian hukum. Berlakunya Sertipikat Elektronik di Indonesia,sering menjadi pertanyaan bagi semua masyarakat, bagaimana perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum ,mengingat masih banyaknya sengketa pertanahan yang masih belum terselaikan, banyak persertifikat badan usaha berada di tanah yang merupakan wilayah-wilayah konflik dengan masyarakat, seharusnya konflik-konflik ini yang diselesaikan terlebih dulu. Prioritas kerja ini menunjukkan bahwa sistem pertanahan makin diorientasikan untuk kepentingan liberalisasi, Sebab sertifikasi tanah tanpa didahului reforma agraria hanya akan melegitimasi monopoli tanah. Proses semacam ini berpotensi memperparah konflik agraria, perlu ada jaminan kepastian hukum dari pemerintah dengan terbitnya sertipikat elektronik menjadi bukti kepemiikan yang kuat tidak bisa terbantahkan, di negara bagian di Australia menganut System Torrens, yaitu suatu sistem pencatatan hak atas tanah di mana hukum menjamin bahwa seseorang yang namanya tercantum di dalam daftar umum (public registered) adalah yang berhak untuk memiliki tanah itu. Jika terjadi kesalahan di dalam pencatatan maka negara akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi.
Zitieren
APA
Ariyani, K., Azizah, S. N., & Saputera, J. A. (2026). Perbandingan Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Australia Dan Indonesi Dalam Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Elektonik. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(3), 444-465. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2249
Vancouver
Ariyani K, Azizah SN, Saputera JA. Perbandingan Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Australia Dan Indonesi Dalam Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Elektonik. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. 2026;5(3):444-465. doi:10.55681/seikat.v5i3.2249
BibTeX
@article{Ariyani2026,
author = {Ariyani, Kurnia and Azizah, Siti Nur and Saputera, Januar Agung},
title = {Perbandingan Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Australia Dan Indonesi Dalam Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Elektonik},
journal = {SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum},
year = {2026},
volume = {5},
number = {3},
pages = {444--465},
doi = {10.55681/seikat.v5i3.2249}
}
EUVIMED