Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad)
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin · 30.09.2026 · 4 (9) · 5872-5885
DOI: 10.55681/armada.v4i9.4065 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, online erschienen am 30.09.2026. Verfasst von Teguh Satya Bhakti und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus melalui kajian terhadap regulasi serta beberapa putusan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa administrasi, mencakup tindakan konkret pemerintah, memperkuat pengujian penyalahgunaan kewenangan, serta mengubah konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif. Analisis terhadap beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa perluasan kompetensi telah diterapkan dalam praktik, tetapi mekanisme pemulihan kerugian masih dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan kriteria yang lebih jelas dalam menentukan kerugian materiil, proporsionalitas, dan kompensasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Zitieren
APA
Bhakti, T. S., Khalimi, & Utami, S. W. (2026). Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad). ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 4(9), 5872-5885. https://doi.org/10.55681/armada.v4i9.4065
Vancouver
Bhakti TS, Khalimi, Utami SW. Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad). ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin. 2026;4(9):5872-5885. doi:10.55681/armada.v4i9.4065
BibTeX
@article{Bhakti2026,
author = {Bhakti, Teguh Satya and Khalimi and Utami, Siti Wahyu},
title = {Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad)},
journal = {ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin},
year = {2026},
volume = {4},
number = {9},
pages = {5872--5885},
doi = {10.55681/armada.v4i9.4065}
}
EUVIMED