PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PENCURIAN (Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh)
Jurnal Hukum Dan Keadilan · 2024
DOI: 10.55499/judiciary.v13i2.86 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Dan Keadilan, 2024. Verfasst von Andinta Wulandini und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Begitu banyak kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Sering kali anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang bermasalah dan hidup ditengah lingkungan keluarga ataupun pergaulan sosial yang tidak sehat. Begitu besar perhatian orang tua yang sebenarnya sangat berperan didalamnya. Tidak sedikit anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian dan mereka banyak tidak mendapat dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum sering kali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak sering kali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.
Zitieren
APA
Wulandini, A., & Razak, M. A. (2024). PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PENCURIAN (Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh). Jurnal Hukum Dan Keadilan. https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i2.86
Vancouver
Wulandini A, Razak MA. PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PENCURIAN (Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh). Jurnal Hukum Dan Keadilan. 2024. doi:10.55499/judiciary.v13i2.86
BibTeX
@article{Wulandini2024,
author = {Wulandini, Andinta and Razak, M. Abdul},
title = {PENERAPAN SANKSI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN PENCURIAN (Studi Putusan PN Tembilahan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Tbh)},
journal = {Jurnal Hukum Dan Keadilan},
year = {2024},
doi = {10.55499/judiciary.v13i2.86}
}
EUVIMED