PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP DOKTER UMUM YANG MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
DEKRIT · 23.12.2024 · 41-63
DOI: 10.55499/dekrit.v14n2.341 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift DEKRIT, online erschienen am 23.12.2024. Verfasst von Bunga Putri Puspita und 2 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru diundangkan tidak memberikan pengaturan yang memadai. Padahal dengan bertambahnya klinik kecantikan, bertambah pula dokter maupun perawat yang memberikan layanan estetika medis, dan tentu saja layanan estetika medis tersebut tidak jarang mengalami kegagalan. Berdasarkan hal tersebut, terjadi ketidakjelasan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam penyelenggaraan klinik kecantikan yang memberikan layanan estetika medis. Permasalahan hukum muncul ketika tindakan seorang tenaga medis pada suatu klinik yang ternyata berada di luar kewenangannya disamakan dengan tindakan seorang tenaga medis yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Mengingat setiap tenaga medis dilarang melaksanakan tindakan medis sebelum memiliki SIP sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Kesehatan 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dalam prosesnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyelenggara klinik kecantikan dalam memberikan layanan estetika medis berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberi layanan estetika medis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi ketiga unsur berikut: 1) Kemampuan bertanggung jawab, dalam artian yang bersangkutan memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang normal pada umumnya; 2) Kesalahan yang diperbuat harus memenuhi unsur: a) Timbulnya kewajiban untuk mengobati pasien; b) Pemberian layanan yang sesuai dengan standar prosedur, standar profesi, dan standar pelayanan yang berlaku; c) Adanya kerugian yang diderita oleh pasien berupa fisik, mental, maupun materi; d) Adanya hubungan kausalitas antara kerugian pasien dengan tindakan pelaku; dan 3) Tidak ada alasan pemaaf khusus bagi perawat.
Zitieren
APA
Puspita, B. P., Karim, D., & Sugiharto, D. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP DOKTER UMUM YANG MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. DEKRIT, 41-63. https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n2.341
Vancouver
Puspita BP, Karim D, Sugiharto D. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP DOKTER UMUM YANG MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. DEKRIT. 2024:41-63. doi:10.55499/dekrit.v14n2.341
BibTeX
@article{Puspita2024,
author = {Puspita, Bunga Putri and Karim, Dr. and Sugiharto, Dr.},
title = {PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP DOKTER UMUM YANG MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN},
journal = {DEKRIT},
year = {2024},
pages = {41--63},
doi = {10.55499/dekrit.v14n2.341}
}
EUVIMED