Kolabosasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya
Jurnal ADMINISTRATOR · 24.06.2026 · 8 (1) · 78-95
DOI: 10.55100/administrator.v8i1.121 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal ADMINISTRATOR, online erschienen am 24.06.2026. Verfasst von Cepi Triana Sapari und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Masalah kronis terus membayangi implementasi JKN. Pertama adalah isu keberlanjutan finansial, ketidaksesuaian antara iuran yang terkumpul dengan total klaim yang harus dibayarkan secara berkala menciptakan kondisi deficit yang berujung pada keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan. Kondisi ini mengganggu arus kas rumah sakit, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas layanan yang diterima oleh pasie. Masalah kedua, dampak langsung oleh masyarakat lapisan bawah, adalah integritas data kepesertaan. Penonaktifan massal peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara berkala akibat ketidaksinkronan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial dengan data kependudukan (Dukcapil) menjadi bukti nyata adanya kelemahan fundamental dalam pilar informasi sistem kesehatan. Ironisnya, mereka yang paling rentan dan seharusnya dilindungi oleh negara justru menjadi korban dari kesalahan administratif, kehilangan akses pada saat yang paling membutuhkan. Dalam menganalisis masalah penulis menggunakan teori-teori kebijakan yang relevan dan menggunakan pendekatan model kolaborstif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam kompleksitas masalah kebijakan, dinamika antar lembaga, dan konteks sosial di lapangan yang tidak dapat diukur dengan angka.Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber dan Teknik Analisis Data Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif atau analisis dokumen. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa akar penyebab utama dari kegagalan implementasi adalah fragmentasi kelembagaan dan kuatnya ego sektoral. kolaborasi antar lembaga bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah prasyarat mutlak untuk memperkuat kebijakan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya
Zitieren
APA
Sapari, C. T., & Samkamaria, S. (2026). Kolabosasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal ADMINISTRATOR, 8(1), 78-95. https://doi.org/10.55100/administrator.v8i1.121
Vancouver
Sapari CT, Samkamaria S. Kolabosasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal ADMINISTRATOR. 2026;8(1):78-95. doi:10.55100/administrator.v8i1.121
BibTeX
@article{Sapari2026,
author = {Sapari, Cepi Triana and Samkamaria, Samkamaria},
title = {Kolabosasi Antar Lembaga Untuk Memperkuat Kebijakan Kesehatan Di Kabupaten Tasikmalaya},
journal = {Jurnal ADMINISTRATOR},
year = {2026},
volume = {8},
number = {1},
pages = {78--95},
doi = {10.55100/administrator.v8i1.121}
}
EUVIMED