EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Yulianti Wulandari, Mulyana, Diana Nurkarlin

Journal of Hospital Administration and Management · 30.06.2026 · 7 (1) · 381-393

DOI: 10.54973/jham.v7i1.919 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Journal of Hospital Administration and Management, online erschienen am 30.06.2026. Verfasst von Yulianti Wulandari und 2 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Indonesia telah mengadopsi penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence / AI) yang dituangkan dalam Permenkes No. 21/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Teknologi kesehatan berbasis AI secara substantif menantang kerangka hukum positif di sektor kesehatan di Indonesia yang selama ini reaktif dan sektoral dikarenakan perbedaan karakteristik AI dengan pola intervensi medis konvensional. Hal ini mendasari pentingnya dikaji mengenai tanggung jawab hukum dan implikasinya terhadap penggunaan teknologi berbasis AI dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan studi literatur untuk mengkaji fenomena hukum melalui pendekatan analitis mengenai tanggung jawab hukum dan implikasinya terhadap penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan bertanggung jawab secara hukum atas pelayanan yang diberikan, termasuk dalam aspek empati, komunikasi, dan pengambilan keputusan etis saat memanfaatkan teknologi kesehatan berbasis AI. Saat ini masih terdapat kekosongan hukum karena belum ada pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban apabila AI menghasilkan diagnosis yang keliru dan merugikan pasien. Hal ini disebabkan AI merupakan objek hukum, bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara eksplisit penggunaan artificial intelligence (AI). Akibatnya, tanggung jawab atas penggunaan AI dalam pelayanan kedokteran pada dasarnya dibebankan kepada pengembang dan penggunanya. Namun, belum adanya pengaturan mengenai batasan dan kapasitas operasional AI menimbulkan kekosongan hukum dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian, apakah dokter, operator, pengembang, atau pihak lain yang menetapkan parameter penggunaan AI.

Zitieren

APA

Wulandari, Y., Mulyana, & Nurkarlin, D. (2026). TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA. Journal of Hospital Administration and Management, 7(1), 381-393. https://doi.org/10.54973/jham.v7i1.919

Vancouver

Wulandari Y, Mulyana, Nurkarlin D. TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA. Journal of Hospital Administration and Management. 2026;7(1):381-393. doi:10.54973/jham.v7i1.919

BibTeX
@article{Wulandari2026,
  author = {Wulandari, Yulianti and Mulyana and Nurkarlin, Diana},
  title = {TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA},
  journal = {Journal of Hospital Administration and Management},
  year = {2026},
  volume = {7},
  number = {1},
  pages = {381--393},
  doi = {10.54973/jham.v7i1.919}
}
Kostenlos starten →