Dinamika Komunikasi dan Implikasi Harmonisasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Lombok Tengah
Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations · 15.11.2026 · 5 (2) · 110-126
DOI: 10.53977/jsv.v5i2.4497 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations, online erschienen am 15.11.2026. Verfasst von I Gede Perima Wasana und 2 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini mengkaji tentang dinamika harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang selama ini dianalisis dominan melalui pendekatan hukum normatif, padahal proses tersebut secara inheren merupakan interaksi komunikasi lintas lembaga yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika komunikasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam harmonisasi Raperda, mencakup pola komunikasi yang terbentuk, hambatan struktural dan teknis-operasional, serta implikasinya terhadap kualitas proses dan hasil harmonisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik dengan kerangka Coordinated Management of Meaning, teori komunikasi antar lembaga, dan Teori Negosiasi Order. Temuan menunjukkan pola komunikasi berlapis—formal-hierarkis, horizontal-kolaboratif, informal-personal, dan berbasis budaya lokal—dengan hambatan utama berupa ketidakmatangan substansi, pelimpahan penyusunan Raperda kepada pihak ketiga, fragmentasi konteks harmonisasi dan pembahasan politik, keterbatasan saluran e-Harmonisasi, serta perbedaan frame interpretasi frasa hukum. Implikasinya menunjukkan pola formal memberi ketertiban, pola kolaboratif membangun kepercayaan, tetapi komunikasi reaktif dan absennya komunikasi prefiguratif membuat kesepakatan Berita Acara tidak otomatis dapat diimplementasi. Penelitian ini memperluas cakupan CMM dan Teori Negosiasi Order ke ranah harmonisasi produk hukum daerah melalui gagasan pola komunikasi lintas lembaga berlapis dan komunikasi prefiguratif. Temuan ini menegaskan pentingnya perbaikan harmonisasi Raperda menuntut rekonfigurasi pola komunikasi menjadi lebih awal, terbuka, terstruktur, dan berbobot kelembagaan, tidak hanya terkait penyempurnaan prosedur normatif.
Zitieren
APA
Wasana, I. G. P., Rasmini, N. W., & Supartha, K. (2026). Dinamika Komunikasi dan Implikasi Harmonisasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Lombok Tengah. Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations, 5(2), 110-126. https://doi.org/10.53977/jsv.v5i2.4497
Vancouver
Wasana IGP, Rasmini NW, Supartha K. Dinamika Komunikasi dan Implikasi Harmonisasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Lombok Tengah. Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations. 2026;5(2):110-126. doi:10.53977/jsv.v5i2.4497
BibTeX
@article{Wasana2026,
author = {Wasana, I Gede Perima and Rasmini, Ni Wayan and Supartha, Ketut},
title = {Dinamika Komunikasi dan Implikasi Harmonisasi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Lombok Tengah},
journal = {Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relations},
year = {2026},
volume = {5},
number = {2},
pages = {110--126},
doi = {10.53977/jsv.v5i2.4497}
}
EUVIMED