EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN smg)

Irza Pambudi, Wahyu Prawesthi, Sri Damayanti

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora · 14.03.2026 · 6 (1) · 12

DOI: 10.53697/iso.v6i1.3842 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, online erschienen am 14.03.2026. Verfasst von Irza Pambudi und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Latar belakang penelitin ini disebabkan masih terjadinya penerbitan sertifikat yang ganda terhadap objek tanah yang serupa yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hukum selaku alat bukti kuat bagi pemegang hak atas tanah yang dikelola didalam UU No.5 tahun 1969 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum apabila proses penerbitannya cacat administratif maupun yuridis. Tujuan penelitian yakni mengkaji pengaturan terkait hukum pertanahan yaitu larangan dan penanganan sertifikat ganda serta mengkaji pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menilai keabsahan sertifikat ganda dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024/PN Smg. Metode yang dipakai yakni metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan danjuga pendekatan studi kasus. Hasilnya membuktikan bahwasanya hukum pertanahan diIndonesia sudah menyiapkan mekanisme preventif dan represif untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa sertifikat ganda melalui sistem pendaftaran tanah dan mekanisme pembatalan administratif maupun melalui putusan pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim bukan hanya menaksir eksistensi formal sertifikat, tapi juga menguji kesesuaian data fisik danjuga data yuridis, riwayat perolehan hak, waktu penerbitan sertipikat, serta itikad baik para pihak. Perlindungan hukum pada akhirnya diberikan kepada pemegang sertipikat yang mendapat hak lewat prosedur yang sah danjuga beritikad baik. Temuan ini menegaskan bahwa kekuatan hukum sertipikat tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada legalitas proses penerbitan dan integritas perolehan hak.

Zitieren

APA

Pambudi, I., Prawesthi, W., & Damayanti, S. (2026). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN smg). Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 6(1), 12. https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3842

Vancouver

Pambudi I, Prawesthi W, Damayanti S. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN smg). Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. 2026;6(1):12. doi:10.53697/iso.v6i1.3842

BibTeX
@article{Pambudi2026,
  author = {Pambudi, Irza and Prawesthi, Wahyu and Damayanti, Sri},
  title = {Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertifikat Tanah yang Menjadi Pemilik Sertifikat Ganda terhadap Objek yang Sama (Studi: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 237/Pdt.G/2024/PN smg)},
  journal = {Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {1},
  pages = {12},
  doi = {10.53697/iso.v6i1.3842}
}
Kostenlos starten →