Legal Review Relating To Cancellation of Arbitration Awards That Are Already Powerful (INKRACHT) and Final Related To Arbitration Law NO. 30 OF 1999 Concerning Arbitration Case Study PT. Krakatau Posco Against Indonesian National Arbitration Board, DKK at Serang State Court
Jurnal Silatene Sosial Humaniora · 13.03.2026 · 3 (2) · 62-68
DOI: 10.53611/fvxxsq18 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Silatene Sosial Humaniora, online erschienen am 13.03.2026. Verfasst von Muchamad Iksan Suryana und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 9 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai penetapan beberapa penyimpangan terkait pembatalan Putusan Arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Altenatif Penyelesiaan Sengketa. Pada kasus ini para pihak dan hakim sendiri cenderung mengabaikan keberadaan lembaga Arbitrase, perjanjian tidak adanya Klasula Arbitrase dianggap sebagai dokumen palsu dan tipu muslihat oleh Pemohon Arbitrase dikesampingan dengan berbagai argumentasi, dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh pada Kasus antara PT. Krakatau Posco (Pemohon Arbitrase) melawan Badan Arbitrase Nasional (Termohon Arbitrase I) dan PT. Krakatau Enginering (Termohon Arbitrase II) pada Penetapan Nomor 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang Kelas IA. Klasula Arbitrase dilakukan saat perjanjian kontrak akan dimulai antara kedua belah untuk menghindari terjadinya perselisihan sebelum atau sesudah apabila terjadi sengketa kedua belah pihak harus melakukan sengketa tersebut di lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai Penetapan Nomor 105/Pdt.Arbt/2018/PN.Srg. tertanggal 21 September 2018, terhadap pertimbangan hakim yang dianggap tidak adanya Klasula Arbitrase dianggap sebagai dokumen palsu dan tipu muslihat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan melalui pendekatan Undang-undang. Sumber yang digunakan yaitu berupa bahan hukum sekunder dengan teknik kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pembatalan putusan Arbitrase yang kabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA didasarkan bahwa adanya tidak ada perjanjian Klasula Arbitrase di antara kedua belah pihak saat melalukan perjanjian tersebut.
Zitieren
APA
Suryana, M. I., Rachman, A. M., & Arianti, R. (2026). Legal Review Relating To Cancellation of Arbitration Awards That Are Already Powerful (INKRACHT) and Final Related To Arbitration Law NO. 30 OF 1999 Concerning Arbitration Case Study PT. Krakatau Posco Against Indonesian National Arbitration Board, DKK at Serang State Court. Jurnal Silatene Sosial Humaniora, 3(2), 62-68. https://doi.org/10.53611/fvxxsq18
Vancouver
Suryana MI, Rachman AM, Arianti R. Legal Review Relating To Cancellation of Arbitration Awards That Are Already Powerful (INKRACHT) and Final Related To Arbitration Law NO. 30 OF 1999 Concerning Arbitration Case Study PT. Krakatau Posco Against Indonesian National Arbitration Board, DKK at Serang State Court. Jurnal Silatene Sosial Humaniora. 2026;3(2):62-68. doi:10.53611/fvxxsq18
BibTeX
@article{Suryana2026,
author = {Suryana, Muchamad Iksan and Rachman, Arman Maulana and Arianti, Riska},
title = {Legal Review Relating To Cancellation of Arbitration Awards That Are Already Powerful (INKRACHT) and Final Related To Arbitration Law NO. 30 OF 1999 Concerning Arbitration Case Study PT. Krakatau Posco Against Indonesian National Arbitration Board, DKK at Serang State Court},
journal = {Jurnal Silatene Sosial Humaniora},
year = {2026},
volume = {3},
number = {2},
pages = {62--68},
doi = {10.53611/fvxxsq18}
}
EUVIMED