EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC-SA 4.0

Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi

Muhammad Padliannor, Yati Nurhayati

Jurnal Penegakan Hukum Indonesia · 21.11.2026 · 7 (3) · 151-167

DOI: 10.51749/jphi.v7i3.170 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, online erschienen am 21.11.2026. Verfasst von Muhammad Padliannor und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi mengatur pembentukan Rumah Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa masyarakat di luar pengadilan dengan melibatkan mediator non-bersertifikat. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum mediator dan keabsahan kesepakatan perdamaian yang dihasilkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum mediator non-bersertifikat serta keabsahan hasil mediasi berdasarkan perspektif hukum perdata materiil dan hukum acara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator non-bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediasi di luar pengadilan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mensyaratkan sertifikasi mediator secara universal. Izin praktik oleh Lurah harus dimaknai sebagai pengakuan administratif di tingkat lokal, bukan sertifikasi profesi atau kewenangan mediasi di pengadilan. Kesepakatan perdamaian yang dihasilkan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi Pasal 1320, Pasal 1851, dan Pasal 1852 KUHPerdata. Namun, kesepakatan tersebut tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penguatan menjadi Akta Perdamaian sesuai prosedur yang berlaku.

Zitieren

APA

Padliannor, M., & Nurhayati, Y. (2026). Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 7(3), 151-167. https://doi.org/10.51749/jphi.v7i3.170

Vancouver

Padliannor M, Nurhayati Y. Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. 2026;7(3):151-167. doi:10.51749/jphi.v7i3.170

BibTeX
@article{Padliannor2026,
  author = {Padliannor, Muhammad and Nurhayati, Yati},
  title = {Kedudukan Hukum Mediator Non Bersertifikat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Fasilitas Penyelenggara Mediasi},
  journal = {Jurnal Penegakan Hukum Indonesia},
  year = {2026},
  volume = {7},
  number = {3},
  pages = {151--167},
  doi = {10.51749/jphi.v7i3.170}
}
Kostenlos starten →