Pertanggungjawaban Pidana terhadap Oknum Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Studi Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk)
Jurnal Hukum Petitum · 15.10.2026 · 3 (2) · 139-146
DOI: 10.47637/petitum.v3i2.419 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Petitum, online erschienen am 15.10.2026. Verfasst von Adila Putri. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kades yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan Alokasi dana desa serta akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan dana desa sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak pada putusan pidana nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis. Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban pidana bagi oknum kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan terpenuhinya unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana rasa keadilan tidaklah sama di mata masyarakat untuk itu harus diperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta dilihat pasal-pasal yang didakwakan kepada pelaku penyalahgunaan dana desa. Saran dalam penelitian ini adalah sebelum putusan dijatuhkan, diharapkan aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Penasehat Hukum) dalam mengungkap fakta di persidangan kiranya dapat mengkaji lebih dalam untuk menemukan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan pertanggungjawaban pidana untuk menghindari pemidanaan pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara mengembalikannya ke rekening Kas desa/Kas Daerah/Kas Negara, selain memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusan hakim kiranya dapat menggali atau mempertimbangkan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.
Zitieren
APA
Putri, A. (2026). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Oknum Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Studi Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk). Jurnal Hukum Petitum, 3(2), 139-146. https://doi.org/10.47637/petitum.v3i2.419
Vancouver
Putri A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Oknum Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Studi Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk). Jurnal Hukum Petitum. 2026;3(2):139-146. doi:10.47637/petitum.v3i2.419
BibTeX
@article{Putri2026,
author = {Putri, Adila},
title = {Pertanggungjawaban Pidana terhadap Oknum Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (Studi Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk)},
journal = {Jurnal Hukum Petitum},
year = {2026},
volume = {3},
number = {2},
pages = {139--146},
doi = {10.47637/petitum.v3i2.419}
}
EUVIMED