EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Implementasi Hukum Pasal 77 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Andini Fadillah

Jurnal Hukum Petitum · 15.10.2026 · 3 (2) · 134-138

DOI: 10.47637/petitum.v3i2.417 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum Petitum, online erschienen am 15.10.2026. Verfasst von Andini Fadillah. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun tampak juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana ringan yaitu ketidakpatuhan lalu lintas yang sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penerapan sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi serta faktor penghambat sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan metode penelitian yaitu pendekatan normatif dan empiris sebagai penunjang. Kemudian sumber dan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder serta didukung oleh data tersier. Pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, sedangkan data primer melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini adalah teguran yang diberikan kepada pihak polisi terhadap para pelanggar serta memberikan tilang apabila teguran lisan tidak membuat pelanggar jera walaupun nyatanya dari efek tilang juga susah untuk membuat para pelanggar jera dan hasil lainnya adalah kebijakan atau diskresi yang diberikan oleh pihak polisi dalam keadaan tertentu yang dianggap penting dan yang terakhir adalah masyarakatnya masih saja tidak jera dalam sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut. Namun demikian dalam rangka penanggulangan tersebut, sebenarnya ada kepincangan-kepincangan yang timbul yang jelas merupakan faktor sanksi hukum dan faktor penghambat sanksi hukum baik terciptanya suasana lalu lintas yang tertib dan aman disebabkan karena masyarakat masih belum taat pada peraturan lalu lintas dan kurangnya personil yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara, yang dirasa kurang seimbang dengan banyaknya pengguna jalan, serta keterbatasan sarana yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat masih kurang akan kesadaran hukum, masyarakat yang tercermin dalam kurangnya rasa hormat masyarakat pemakai jalan terhadap petugas, saran penulis dalam hal ini polisi lalu lintas harus lebih menyosialisasikan tertib lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk atau baliho yang menjelaskan tentang pentingnya tertib lalu lintas khususnya pada masyarakat yang belum memiliki SIM karena SIM adalah faktor terpenting dalam berkendara untuk kelancaran dan keselamatan pengemudi maupun penumpang kendaraan umum.

Zitieren

APA

Fadillah, A. (2026). Implementasi Hukum Pasal 77 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Hukum Petitum, 3(2), 134-138. https://doi.org/10.47637/petitum.v3i2.417

Vancouver

Fadillah A. Implementasi Hukum Pasal 77 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Hukum Petitum. 2026;3(2):134-138. doi:10.47637/petitum.v3i2.417

BibTeX
@article{Fadillah2026,
  author = {Fadillah, Andini},
  title = {Implementasi Hukum Pasal 77 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan},
  journal = {Jurnal Hukum Petitum},
  year = {2026},
  volume = {3},
  number = {2},
  pages = {134--138},
  doi = {10.47637/petitum.v3i2.417}
}
Kostenlos starten →