EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Sosialisasi Kebijakan Pertanahan oleh Pemerintah dalam Mewujudkan Asas Kepastian Hukum Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021

Meli Lisna Qonaah, Putri Auliana Syiffa, Alvian Kusuma Ramadhan, Hendra Rohmanto

CONSTITUO Journal of State and Political Law Research · 24.06.2026 · 5 (1) · 299-314

DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6496 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift CONSTITUO Journal of State and Political Law Research, online erschienen am 24.06.2026. Verfasst von Meli Lisna Qonaah und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Kepastian hukum di bidang pertanahan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum agraria di Indonesia. Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Keberhasilan implementasi regulasi tersebut sangat dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi kebijakan pertanahan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan kebijakan pertanahan dan asas kepastian hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 18 Tahun 2021 memperkuat sistem pendaftaran tanah, digitalisasi layanan pertanahan, dan legalisasi aset sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah melalui penyuluhan hukum, media digital, serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah dan kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan kesenjangan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi strategi sosialisasi yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi guna mendukung terwujudnya asas kepastian hukum di bidang pertanahan.

Zitieren

APA

Qonaah, M. L., Syiffa, P. A., Ramadhan, A. K., & Rohmanto, H. (2026). Sosialisasi Kebijakan Pertanahan oleh Pemerintah dalam Mewujudkan Asas Kepastian Hukum Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. CONSTITUO Journal of State and Political Law Research, 5(1), 299-314. https://doi.org/10.47498/constituo.v5i1.6496

Vancouver

Qonaah ML, Syiffa PA, Ramadhan AK, Rohmanto H. Sosialisasi Kebijakan Pertanahan oleh Pemerintah dalam Mewujudkan Asas Kepastian Hukum Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. CONSTITUO Journal of State and Political Law Research. 2026;5(1):299-314. doi:10.47498/constituo.v5i1.6496

BibTeX
@article{Qonaah2026,
  author = {Qonaah, Meli Lisna and Syiffa, Putri Auliana and Ramadhan, Alvian Kusuma and Rohmanto, Hendra},
  title = {Sosialisasi Kebijakan Pertanahan oleh Pemerintah dalam Mewujudkan Asas Kepastian Hukum Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021},
  journal = {CONSTITUO Journal of State and Political Law Research},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {299--314},
  doi = {10.47498/constituo.v5i1.6496}
}
Kostenlos starten →