EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai Untuk Akomodasi Pariwisata

I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana, Ni Made Jaya Senastri, Anak Agung Istri Agung

CONSTITUO Journal of State and Political Law Research · 07.06.2026 · 5 (1) · 206-217

DOI: 10.47498/constituo.v5i1.6455 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift CONSTITUO Journal of State and Political Law Research, online erschienen am 07.06.2026. Verfasst von I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum kawasan sempadan pantai di Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang, khususnya untuk akomodasi pariwisata. Sempadan pantai sebagai kawasan lindung memiliki fungsi strategis secara ekologis, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum sempadan pantai tersebar dalam berbagai regulasi, antara lain UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengaturan tersebut diperkuat oleh PP No. 16 Tahun 2004, PP No. 21 Tahun 2021, dan Perpres No. 51 Tahun 2016 yang menetapkan batas minimal dan fungsi lindung kawasan, serta didukung oleh Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 dan Perda RTRW di tingkat daerah. Meskipun telah tersedia, diperlukan harmonisasi dan penegakan hukum yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan ekosistem, dan akses publik. Dalam konteks ini, notaris berperan strategis sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik, melalui verifikasi legalitas objek, pemenuhan syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, serta penyusunan klausula yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat.

Zitieren

APA

Dwipayana, I. N. G. B. K., Senastri, N. M. J., & Agung, A. A. I. (2026). Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai Untuk Akomodasi Pariwisata. CONSTITUO Journal of State and Political Law Research, 5(1), 206-217. https://doi.org/10.47498/constituo.v5i1.6455

Vancouver

Dwipayana INGBK, Senastri NMJ, Agung AAI. Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai Untuk Akomodasi Pariwisata. CONSTITUO Journal of State and Political Law Research. 2026;5(1):206-217. doi:10.47498/constituo.v5i1.6455

BibTeX
@article{Dwipayana2026,
  author = {Dwipayana, I Nyoman Gede Bayu Krisnantha and Senastri, Ni Made Jaya and Agung, Anak Agung Istri},
  title = {Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengelolaan Kawasan Sempadan Pantai Untuk Akomodasi Pariwisata},
  journal = {CONSTITUO Journal of State and Political Law Research},
  year = {2026},
  volume = {5},
  number = {1},
  pages = {206--217},
  doi = {10.47498/constituo.v5i1.6455}
}
Kostenlos starten →