Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir
Bappenas Working Papers · 14.03.2026 · 9 (2) · 356-381
DOI: 10.47266/bwp.v9i2.491 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Bappenas Working Papers, online erschienen am 14.03.2026. Verfasst von Agina Naomi Nurulhuda und 1 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 50 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban menderita dan mengungsi terbesar di Indonesia dalam lima tahun terakhir. Kompleksitas penanggulangan banjir menuntut adanya integrasi kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, khususnya melalui penguatan pengaturan kelembagaan dan kemitraan lintas aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengaturan kelembagaan dan kemitraan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA) pada penanggulangan bencana banjir. Pendekatan penelitian menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang ditelusuri melalui database online Scopus dan Google Scholar yang dapat mengakses berbagai jurnal internasional maupun nasional, seperti ProQuest, ScienceDirect, Elsevier, ResearchGate, Academia.edu dan lain-lain. Analisis dilakukan menggunakan Teori Jaringan Kebijakan untuk memahami ketergantungan atas sumber daya, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar aktor pemerintahan, lembaga non-pemerintah, relawan sosial, dan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir melalui mekanisme kebijakan perlindungan sosial adaptif. Temuan awal menunjukkan bahwa implementasi PSA telah melibatkan kolaborasi multipihak yang berjalan melalui struktur komando BPBD, namun koordinasi lintas sektor masih memerlukan penguatan terutama dalam menjalankan tiga fase kebencanaan (pra, saat, dan pasca bencana). Selain itu, peran kelembagaan dan kemitraan dalam penyampaian bantuan dan peningkatan kapasitas masyarakat terbukti penting untuk memperkuat resiliensi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan untuk optimalisasi tata kelola PSA serta pengembangan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Zitieren
APA
Nurulhuda, A. N., & Cholid, S. (2026). Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir. Bappenas Working Papers, 9(2), 356-381. https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.491
Vancouver
Nurulhuda AN, Cholid S. Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir. Bappenas Working Papers. 2026;9(2):356-381. doi:10.47266/bwp.v9i2.491
BibTeX
@article{Nurulhuda2026,
author = {Nurulhuda, Agina Naomi and Cholid, Sofyan},
title = {Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir},
journal = {Bappenas Working Papers},
year = {2026},
volume = {9},
number = {2},
pages = {356--381},
doi = {10.47266/bwp.v9i2.491}
}
EUVIMED