MENINJAU ULANG SANKSI PIDANA ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG KEARSIPAN INDONESIA
Jurnal Kearsipan · 01.06.2024 · 19 (1) · 1-29
DOI: 10.46836/jk.v19i1.295 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Kearsipan, online erschienen am 01.06.2024. Verfasst von Rio Admiral Parikesit. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Hukum pidana termasuk hukum administratif, di Indonesia hampir selalu menjadi “penjaga” sehingga terkesan bahwa apa pun produk legislasi tanpa adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi akan dianggap sebagai produk tidak bernilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji konsep sanksi pidana administrasi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menjabarkan penggunaan prinsip pembatas dalam perumusan ketentuan pidana dan penjelasan mengenai urgensi pembedaan perbuatan administratif apakah kesengajaan ataukah kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan perbuatan/tindak pidana dalam UU Kearsipan tidak sebanding dengan kemungkinan kerugian atau bahaya dan hanya berfokus pada perbuatan disengaja tanpa mempertimbangkan unsur kelalaian. Adapun 2 tindak pidana lain dalam Pasal 87 dan Pasal 88 tidak jelas menguraikan unsur kesalahan pelaku.
Zitieren
APA
Parikesit, R. A. (2024). MENINJAU ULANG SANKSI PIDANA ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG KEARSIPAN INDONESIA. Jurnal Kearsipan, 19(1), 1-29. https://doi.org/10.46836/jk.v19i1.295
Vancouver
Parikesit RA. MENINJAU ULANG SANKSI PIDANA ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG KEARSIPAN INDONESIA. Jurnal Kearsipan. 2024;19(1):1-29. doi:10.46836/jk.v19i1.295
BibTeX
@article{Parikesit2024,
author = {Parikesit, Rio Admiral},
title = {MENINJAU ULANG SANKSI PIDANA ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG KEARSIPAN INDONESIA},
journal = {Jurnal Kearsipan},
year = {2024},
volume = {19},
number = {1},
pages = {1--29},
doi = {10.46836/jk.v19i1.295}
}
EUVIMED