ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER
Law Jurnal · 07.02.2026 · 6 (2) · 216-229
DOI: 10.46576/lj.v6i2.7496 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Law Jurnal, online erschienen am 07.02.2026. Verfasst von Hasrul Buamona und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan, Kepala Daerah Yang Membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memiliki Kewajiban Hukum Untuk Memastikan Pemenuhan Insentif Tenaga Medis Secara Tepat. Penelitian Ini Mengunakan Pendekatan Yuridis Normatif Melalui Data Sekunder Yang Didukung Oleh Data Primer, Menemukan Bahwa Adanya Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban Tersebut Dan Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sehingga Secara Hukum Membuka Ruang Untuk Diajukannya Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
Zitieren
APA
Buamona, H., & Bihaqqis, R. A. (2026). ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER. Law Jurnal, 6(2), 216-229. https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.7496
Vancouver
Buamona H, Bihaqqis RA. ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER. Law Jurnal. 2026;6(2):216-229. doi:10.46576/lj.v6i2.7496
BibTeX
@article{Buamona2026,
author = {Buamona, Hasrul and Bihaqqis, Rika Aulia},
title = {ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER},
journal = {Law Jurnal},
year = {2026},
volume = {6},
number = {2},
pages = {216--229},
doi = {10.46576/lj.v6i2.7496}
}
EUVIMED