EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC 4.0

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER

Hasrul Buamona, Rika Aulia Bihaqqis

Law Jurnal · 07.02.2026 · 6 (2) · 216-229

DOI: 10.46576/lj.v6i2.7496 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Law Jurnal, online erschienen am 07.02.2026. Verfasst von Hasrul Buamona und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang Kesehatan, Kepala Daerah Yang Membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Memiliki Kewajiban Hukum Untuk Memastikan Pemenuhan Insentif Tenaga Medis Secara Tepat. Penelitian Ini Mengunakan Pendekatan Yuridis Normatif Melalui Data Sekunder Yang Didukung Oleh Data Primer, Menemukan Bahwa Adanya Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban Tersebut Dan Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Sehingga Secara Hukum Membuka Ruang Untuk Diajukannya Gugatan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Zitieren

APA

Buamona, H., & Bihaqqis, R. A. (2026). ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER. Law Jurnal, 6(2), 216-229. https://doi.org/10.46576/lj.v6i2.7496

Vancouver

Buamona H, Bihaqqis RA. ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER. Law Jurnal. 2026;6(2):216-229. doi:10.46576/lj.v6i2.7496

BibTeX
@article{Buamona2026,
  author = {Buamona, Hasrul and Bihaqqis, Rika Aulia},
  title = {ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERKAIT TIDAK MEMBAYAR INSENTIF DOKTER},
  journal = {Law Jurnal},
  year = {2026},
  volume = {6},
  number = {2},
  pages = {216--229},
  doi = {10.46576/lj.v6i2.7496}
}
Kostenlos starten →