PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA AKIBAT TIDAK MEMBAYAR UPAH KERJA MINIMUM
Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra · 2023
DOI: 10.38156/jihwp.v1i2.122 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2023. Verfasst von Mirel Casa Isaura und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang, terkadang masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan terkau permasalahan upah yang dibayar dibawah sesuai ketentuan. Sehingga menimbulkan pertanyaan terkait konsekuensi hukum bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum kota atau kabupaten dan bagaimana sistem penegakan hukum terkait upah kerja minimum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan sanksi pidana penjara atau denda bagi pengusaha yang tidak membayar upah minimum. serta dapat melakukan upaya hukum non litigasi seperti perundingan bipartite, musyawarah, mediasi, dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Zitieren
APA
Isaura, M. C., Abadi, S., & Chamdani, C. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA AKIBAT TIDAK MEMBAYAR UPAH KERJA MINIMUM. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.122
Vancouver
Isaura MC, Abadi S, Chamdani C. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA AKIBAT TIDAK MEMBAYAR UPAH KERJA MINIMUM. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. 2023. doi:10.38156/jihwp.v1i2.122
BibTeX
@article{Isaura2023,
author = {Isaura, Mirel Casa and Abadi, Suwarno and Chamdani, Chamdani},
title = {PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGUSAHA AKIBAT TIDAK MEMBAYAR UPAH KERJA MINIMUM},
journal = {Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra},
year = {2023},
doi = {10.38156/jihwp.v1i2.122}
}
EUVIMED