EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana

Yossy Wisata, Indra Sakti, Isfandir Hutasoit, Rabu

Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital · 16.08.2026 · 4 (3) · 540-550

DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.755 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital, online erschienen am 16.08.2026. Verfasst von Yossy Wisata und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, terutama untuk membedakan kapan tindakan tetap sah sebagai penegakan administratif dan kapan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana. Kerangka konseptual dibangun dari perdebatan hukum administrasi dan hukum pidana mengenai kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembenar perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris berbasis dokumen publik pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal sebagai jejak bukti praktik penertiban. Temuan menunjukkan pola penertiban yang dominan berupa pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, sehingga titik uji utama bergeser pada keterpenuhan prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, yaitu tahapan teguran dan peringatan, surat tugas atau perintah, berita acara, pendataan barang, serta mekanisme pasca penertiban, dan pada kesepadanan kadar pemaksaan dengan tujuan kebijakan daerah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan dan mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang sebagai instrumen inti untuk menjaga legitimasi penegakan dan mencegah ekses tindakan.

Zitieren

APA

Wisata, Y., Sakti, I., Hutasoit, I., & Rabu (2026). Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital, 4(3), 540-550. https://doi.org/10.38035/jmpd.v4i3.755

Vancouver

Wisata Y, Sakti I, Hutasoit I, Rabu. Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital. 2026;4(3):540-550. doi:10.38035/jmpd.v4i3.755

BibTeX
@article{Wisata2026,
  author = {Wisata, Yossy and Sakti, Indra and Hutasoit, Isfandir and Rabu},
  title = {Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana},
  journal = {Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {3},
  pages = {540--550},
  doi = {10.38035/jmpd.v4i3.755}
}
Kostenlos starten →