EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Pemilu Serentak dan Kualitas Perwakilan: Janji Konstitusi, Realita Teknis, Serta Jalan Menuju Restorasi Kepemiluan di Indonesia

Sulistyowati, Mas Subagyo Eko Prasetyo, Ardi Christesar Sihombing

Jurnal Greenation Sosial dan Politik · 26.06.2026 · 4 (2) · 85-95

DOI: 10.38035/jgsp.v4i2.651 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Greenation Sosial dan Politik, online erschienen am 26.06.2026. Verfasst von Sulistyowati und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pemilihan umum serentak di Indonesia lahir sebagai respons konstitusional terhadap kelemahan sistem pemerintahan presidensial yang berhadapan dengan fragmentasi partai politik yang sangat tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan pemilu serentak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pemungutan lima jenis surat suara dalam satu hari pada Pemilu 2019 dan 2024. Namun, implementasi model lima kotak ini menghadapi berbagai tantangan serius di tingkat teknis, perilaku pemilih, serta kelembagaan partai politik. Artikel ini bertujuan menganalisis secara mendalam kesenjangan antara janji konstitusional dan realita empiris pemilu serentak, sekaligus menelaah upaya restorasi sistem kepemiluan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang didukung oleh data survei nasional serta laporan resmi penyelenggara pemilu, artikel ini menunjukkan bahwa pemilu serentak lima kotak menyebabkan beban kerja ekstrem yang merenggut ratusan jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tingginya angka suara tidak sah yang bertahan di atas sepuluh persen untuk pemilihan legislatif, asimetri perhatian pemilih yang memicu perilaku split-ticket voting, serta melemahnya fungsi pelembagaan partai politik. Sebagai solusi struktural, pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jeda waktu minimal dua tahun menjadi jalan keluar yang mendesak untuk menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia dari stagnasi bahkan kemunduran menuju otoritarianisme.

Zitieren

APA

Sulistyowati, Prasetyo, M. S. E., & Sihombing, A. C. (2026). Pemilu Serentak dan Kualitas Perwakilan: Janji Konstitusi, Realita Teknis, Serta Jalan Menuju Restorasi Kepemiluan di Indonesia. Jurnal Greenation Sosial dan Politik, 4(2), 85-95. https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i2.651

Vancouver

Sulistyowati, Prasetyo MSE, Sihombing AC. Pemilu Serentak dan Kualitas Perwakilan: Janji Konstitusi, Realita Teknis, Serta Jalan Menuju Restorasi Kepemiluan di Indonesia. Jurnal Greenation Sosial dan Politik. 2026;4(2):85-95. doi:10.38035/jgsp.v4i2.651

BibTeX
@article{Sulistyowati2026,
  author = {Sulistyowati and Prasetyo, Mas Subagyo Eko and Sihombing, Ardi Christesar},
  title = {Pemilu Serentak dan Kualitas Perwakilan: Janji Konstitusi, Realita Teknis, Serta Jalan Menuju Restorasi Kepemiluan di Indonesia},
  journal = {Jurnal Greenation Sosial dan Politik},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {85--95},
  doi = {10.38035/jgsp.v4i2.651}
}
Kostenlos starten →