EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC 4.0

Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Pembentukan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Good Governance

Ahmad Rizan Lazuardi, M. Adystia Sunggara, Rahmiati Ranti Pawari

Binamulia Hukum · 08.11.2026 · 15 (2) · 965-979

DOI: 10.37893/jbh.v15i2.1600 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Binamulia Hukum, online erschienen am 08.11.2026. Verfasst von Ahmad Rizan Lazuardi und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit nennt 21 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 merupakan kebijakan strategis yang memiliki dimensi ketatanegaraan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional pembentukan IKN Nusantara berdasarkan asas kedaulatan rakyat serta penerapan prinsip good governance dalam proses pembentukannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan IKN Nusantara telah memenuhi aspek legalitas formal melalui mekanisme legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta telah melalui proses pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Namun, legitimasi demokratisnya masih perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan kualitas meaningful participation, yang mencakup hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan. Penerapan prinsip good governance juga memerlukan penguatan, khususnya pada aspek transparansi informasi, akuntabilitas, dan keterlacakan respons terhadap masukan publik. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model tiga lapisan legitimasi konstitusional yang mengintegrasikan legalitas formal, meaningful participation, dan good governance sebagai kerangka analisis terhadap pembentukan kebijakan strategis negara dalam perspektif hukum tata negara.

Zitieren

APA

Lazuardi, A. R., Sunggara, M. A., & Pawari, R. R. (2026). Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Pembentukan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Good Governance. Binamulia Hukum, 15(2), 965-979. https://doi.org/10.37893/jbh.v15i2.1600

Vancouver

Lazuardi AR, Sunggara MA, Pawari RR. Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Pembentukan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Good Governance. Binamulia Hukum. 2026;15(2):965-979. doi:10.37893/jbh.v15i2.1600

BibTeX
@article{Lazuardi2026,
  author = {Lazuardi, Ahmad Rizan and Sunggara, M. Adystia and Pawari, Rahmiati Ranti},
  title = {Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Pembentukan Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Good Governance},
  journal = {Binamulia Hukum},
  year = {2026},
  volume = {15},
  number = {2},
  pages = {965--979},
  doi = {10.37893/jbh.v15i2.1600}
}
Kostenlos starten →